Pemprov Kalimantan Utara berharap agar Pemerintah Pusat mengatasi berbagai masalah perbatasan Kaltara dengan Malaysia bagian timur dilakukan dengan cara khusus, baik kebijakan maupun penganggaran.
“Guna mengatasi berbagai masalah perbatasan, antara lain mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi maka ada dua solusi.
Pertama, harus ada kebijakan khusus yang berpihak untuk perbatasan.Kedua, harus ada anggaran khusus untuk perbatasan pembangunan,” kata Kepala Biro Pembangunan Setprov Kalimantan Utara, Sapi'i di Tanjung Selor, Senin.
Masalah lain yang dihadapi masalah perbatasan di Kaltara adalah berbagai kerawanan tindak kejahatan yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi negara, antara lain penyelundupan, pencurian ikan, pembalakan liar serta peredaran narkoba. Ancaman lain terhadap kedaulatan NKRI, misalnya bisa tergeser tapal batas.
Berbagai kerawanan itu terjadi akibat wilayah terlalu luas dibarengi dengan kelemahan pembangunan infrastruktur perhubungan dan sumber daya pengawasan.
Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang menguatkan darat dan laut dengan Malaysia bagian timur, yakni Kabupaten Nunukan dengan Tawau Sabah dan Kabupaten Malinau dengan Krayan melebar langsung dengan distrik Libang di Serawak.
Garis perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara memiliki panjang 1.038 kilometer dengan luas wilayah perbatasan mencapai 3.634.933 hektare atau 48 persen dari luas keseluruhan provinsi ini.
“Papua sekarang progres pembangunannya cukup pesat sebagai daerah perbatasan karena daerah khusus. Kalau di Papua bisa, harapan kami Kalimantan Utara juga bisa diterapkan seperti itu,” ujar Sapi’i.
Ia optimistis jika kebijakan dan penganggaran pembangunan daerah perbatasan bersifat khusus, permasalahan ekonomi, sosial budaya secara perlahan akan tertangani.
Sebagai provinsi perbatasan, Kalimantan Utara masih memiliki tantangan kesenjangan wilayah lainnya seperti ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar dan nilai jual komoditas, dan orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga.
Kalimantan Utara juga menghadapi kendala demografi yakni persebaran penduduk yang tidak merata.
Dalam hal ketahanan nasional, Kalimantan Utara masih membutuhkan jumlah aparat serta sarana dan prasarana yang mencukupi untuk mencegah kegiatan pencurian kayu, pencurian ikan, pertambangan tanpa izin, perdagangan manusia, dan Narkotika.
“Tentu selain itu, menantang lainnya adalah pelayanan publik dan infrastruktur aksesibilitas,” ujar dia.
Baca juga: Pemda Malinau-KKI Warsi kerja sama pemberdayaan masyarakat perbatasan
Baca juga: Gubernur silaturahmi dengan masyarakat perbatasan
Baca juga: Karantina Pertanian Tarakan patroli bersama TNI AL di perbatasan
“Guna mengatasi berbagai masalah perbatasan, antara lain mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi maka ada dua solusi.
Pertama, harus ada kebijakan khusus yang berpihak untuk perbatasan.Kedua, harus ada anggaran khusus untuk perbatasan pembangunan,” kata Kepala Biro Pembangunan Setprov Kalimantan Utara, Sapi'i di Tanjung Selor, Senin.
Masalah lain yang dihadapi masalah perbatasan di Kaltara adalah berbagai kerawanan tindak kejahatan yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi negara, antara lain penyelundupan, pencurian ikan, pembalakan liar serta peredaran narkoba. Ancaman lain terhadap kedaulatan NKRI, misalnya bisa tergeser tapal batas.
Berbagai kerawanan itu terjadi akibat wilayah terlalu luas dibarengi dengan kelemahan pembangunan infrastruktur perhubungan dan sumber daya pengawasan.
Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang menguatkan darat dan laut dengan Malaysia bagian timur, yakni Kabupaten Nunukan dengan Tawau Sabah dan Kabupaten Malinau dengan Krayan melebar langsung dengan distrik Libang di Serawak.
Garis perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara memiliki panjang 1.038 kilometer dengan luas wilayah perbatasan mencapai 3.634.933 hektare atau 48 persen dari luas keseluruhan provinsi ini.
“Papua sekarang progres pembangunannya cukup pesat sebagai daerah perbatasan karena daerah khusus. Kalau di Papua bisa, harapan kami Kalimantan Utara juga bisa diterapkan seperti itu,” ujar Sapi’i.
Ia optimistis jika kebijakan dan penganggaran pembangunan daerah perbatasan bersifat khusus, permasalahan ekonomi, sosial budaya secara perlahan akan tertangani.
Sebagai provinsi perbatasan, Kalimantan Utara masih memiliki tantangan kesenjangan wilayah lainnya seperti ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar dan nilai jual komoditas, dan orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga.
Kalimantan Utara juga menghadapi kendala demografi yakni persebaran penduduk yang tidak merata.
Dalam hal ketahanan nasional, Kalimantan Utara masih membutuhkan jumlah aparat serta sarana dan prasarana yang mencukupi untuk mencegah kegiatan pencurian kayu, pencurian ikan, pertambangan tanpa izin, perdagangan manusia, dan Narkotika.
“Tentu selain itu, menantang lainnya adalah pelayanan publik dan infrastruktur aksesibilitas,” ujar dia.
Baca juga: Pemda Malinau-KKI Warsi kerja sama pemberdayaan masyarakat perbatasan
Baca juga: Gubernur silaturahmi dengan masyarakat perbatasan
Baca juga: Karantina Pertanian Tarakan patroli bersama TNI AL di perbatasan
