MPR RI dukung pemerintah libatkan perempuan dalam sektor perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendukung upaya pemerintah eksekutif dalam mendorong potensi perempuan agar dapat berbicara banyak dalam pertumbuhan perekonomian.

Hal tersebut harus dilakukan agar perempuan memiliki hak untuk berperan dalam roda perekonomian dengan cara membangun usaha atau lapangan pekerjaan.

"Perempuan memerlukan dorongan untuk mengatasi hambatan struktural dan teknis di sektor ekonomi agar mampu berperan lebih luas di berbagai bidang kehidupan," kata Lestari dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Kamis.

Dukungan dari eksekutif menurut Lestari sudah terlihat dari upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi dengan langkah-langkah konkret.

Langkah konkret yang dijalankan pihak kementerian seperti membuka akses pelatihan teknis, finansial, pasar, dan digital literasi bagi perempuan.

Lestari menilai langkah tersebut harus didukung karena 64,5% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

Dengan pelatihan tersebut, Lestari yakin perempuan dapat mengembangkan usaha yang dikelola sehingga roda perekonomian di tengah masyarakat pun bisa berjalan.

Namun, menurut Lestari hal tersebut belum lah cukup. Dia menilai langkah konkret pemerintah itu harus terus diperluas cakupan-nya sehingga seluruh perempuan di Indonesia bisa mendapatkan hak tersebut.

"Aktivitas UMKM yang dikelola perempuan ikut meningkatkan kemandirian perempuan untuk kemudian mampu ikut berkontribusi pada berbagai proses pembangunan nasional," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Selain soal peran perempuan di dunia usaha, Lestari juga berharap pemerintah menaruh perhatian kepada peningkatan kesejahteraan ibu dan anak.

Dengan demikian, Lestari yakin para perempuan di Indonesia akan memiliki hak yang sama dalam memajukan perekonomian bangsa.
Baca juga: Ketua MPR RI Bakal Jadi Irup HUT Kaltara ke-11
Baca juga: MPR RI tidak pernah agendakan perpanjangan masa jabatan presiden