Tanjung Selor (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang berlangsung pada 7–9 September 2025 di Hotel Hilton, Bandung, Jawa Barat.
"Kegiatan yang diikuti oleh Bawaslu dari seluruh provinsi di Indonesia ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pengawasan PDPB semester I tahun 2025 serta merumuskan strategi penguatan menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kaltara, Herry Fitrian Armandita di Tanjung Selor, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu RI menekankan pentingnya konsistensi dan ketelitian dalam pengawasan PDPB.
Hal ini dimaksudkan agar seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat terjamin dalam daftar pemilih serta untuk meminimalisasi potensi permasalahan administrasi kepemiluan.
"Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara turut menyampaikan analisis, isu strategis, serta inovasi dalam pengawasan PDPB di wilayah Kalimantan Utara," kata Herry.
Selain itu, pengawasan partisipatif juga terus digalakkan dengan melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap daftar pemilih, termasuk melalui posko aduan masyarakat yang tersedia baik secara daring maupun luring.
Melalui rakor ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara berharap adanya penyamaan persepsi, penguatan strategi, serta inovasi pengawasan yang dapat diterapkan di daerah.
Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif.
Rakor Evaluasi PDPB Tahun 2025 juga menjadi momentum penting bagi Bawaslu daerah untuk menyampaikan kendala di lapangan sekaligus berbagi praktik baik dalam proses pengawasan.
Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam tahapan PPDB yang berlangsung.
Baca juga: Bawaslu Kembali gelar SKPP, kolaborasi pengawasan partisipatif masyarakat pada Pilkada
Baca juga: Bawaslu Kaltara nilai metode film cinema efektif libatkan masyarakat awasi Pilkada
