JAKARTA - ProgramKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Forest and Climate ChangeProgramme (FORCLIME) yang merupakan program kerjasama antara PemerintahIndonesia dengan Pemerintah Jerman, telah menetapkan tiga kabupaten percontohandi Pulau Kalimantan. Ketiga kabupaten yang dipilih di antaranya Kapuas Hulu(Kalimantan Barat), Malinau (Kalimantan Utara), dan Berau (Kalimantan Timur).
FORCLIME yangdilaksanakan Kementerian (LHK) sudah berjalan sejak tahun 2007 silam. Programtersebut terdiri dari dua modul yakni modul kerjasama teknis dan kerjasamakeuangan. Pada pertemuan kelima tim pengarah proyek FORCLIME di KementerianLHK, Selasa (27/9), Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Drs H Badrunmenyampaikan dukungannya terhadap program FORCLIME yang memilih Malinau sebagaikabupaten percontohan.
Menurutnya,FORCLIME sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah sebagai tujuan menurunkanemisi karbon dari sektor kehutanan, meningkatkan taraf kehidupan masyarakatpedesaan (masyarakat sekitar hutan), membentuk sistem Kesatuan Pengelola Hutan(KPH) dan Pengelolaan Hutan Lestari (PLH) sekaligus konservasi.
"Untuk itu,mari kita laksanakan program tersebut dengan baik, agar terwujudnya programForclime dengan target-target tertentu, baik itu hutan lestari maupun kegiatanreduksi emisi gas karbon dan program kegiatan rakyat," katanya.
Selain itu,lanjut Badrun, dalam aspek kelembagaan, program FORCLIME mendukung serta DinasKehutanan kabupaten membentuk model satuan kerja yakni KPH, dan upayamasyarakat untuk mengelola hutan dalam konteks hak pemanfaatan lahan tradisional.
"KPH disinidapat memberikan rekomendasi pada pihak berwenang kehutanan yang lebih tinggiuntuk memastikan proses kebijakan mempertimbangkan sisi ekologis, sosial, danekonomi. Maka itu KPH sangat dibutuhkan. Kita akan menyusun kelembagaan denganKPH yang ada. Saat ini KPH baru ada di Malinau, insya Allah ada beberapa KPHyang sedang kita format setelah peraturan daerah (Perda) kita sahkan,†ulasBadrun.
Ia mengatakan,kerangka program FORCLIME secara teknis terdiri dari tiga komponen. Pertama, ditatanan nasional berupa pemberian saran kebijakan bagi pemerintah pusat,pembangunan strategis dan kelembagaan. Kedua, di tingkat daerah kabupatendengan melakukan reformasi administrasi kehutanan yang diarahkan padapengelolaan hutan lestari dan kegiatan reduksi emisi gas karbon darideforestasi dan degradasi.
“Dan ketigaadalah skema konservasi alam, pengelolaan sumber daya dan perbaikan kehidupanmasyarakat yang bergantung pada hutan di kawasan jantung Borneo,†jelasnya.Untuk menindaklanjuti program ini, Pemprov Kaltara akan meningkatkan koordinasisalah satunya juga dengan membentuk kelembagaan kehutanan.
“Karena saat inimasih bergabung. Insya Allah setelah terbentuk akan lebih fokus lagi. Tinggalkita melakukan peningkatan melalui kerjasam ini,†pungkasnya. (hmsprov)