Makassar (Antara News Kaltara) –Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untukKawasan Timur Indonesia yang berada di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan,diresmikan Ketua BPK Harry Azhar Azis, Senin (9/1).
Gubernur Kaltara Dr H IriantoLambrie yang hadir pada peresmian tersebut, mengatakan Pemprov Kaltara akanmenjalin kerja sama dengan Balai Diklat BPK. Kerja sama tersebut untukmeningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara dilingkungan Pemprov Kaltara.
“Terutama pegawai-pegawai kitayang ada di Inspektorat baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan instansilain,†ujar Gubernur usai menghadiri peresmian Balai Diklat BPK yang jugadihadiri gubernur, wakil gubernur dan perwakilan 12 provinsi di Kawasan TimurIndonesia.
Menurut Gubernur, kerja samapenting dilakukan. Selain karena Kaltara merupakan provinsi baru, juga agaraparatur sipil negara memahami tentang pengelolaan keuangan daerah yang berintegritasdan akuntabel.
“Jadi, nantinya kita tidak hanyasekadar berpikir opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Tapi bagaimana APBDdapat menyejahterakan masyarakat seperti disampaikan Ketua BPK Pak HarryAzhar,†jelas Gubernur.
Ke depannya, APBD maupun APBNmemang dimaksudkan untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karenaitu, lanjut Gubernur, APBD harus difokuskan pada dampak yang dirasakan olehmasyarakat melalui pembangunan atau program yang langsung menyentuh kemasyarakat banyak.
“Kalau belum sejahterakanmasyarakat, berarti belum memenuhi ketentuan UUD ’45,†ucapnya.
Dengan mengikutikan diklatnantinya, diharapkan aparatur sipil negara dapat memahami secara filosofisekaligus mampu mengimplementasikan dalam tugas keseharian, serta dapatmengubah mindset atau pola pikir bahwa cara pengawasan BPK bukan hanyasemata-mata untuk mencapai opini WTP.
“Tapi bagaimana APBD bisamenyejahterakan masyarakat,†tegas Gubernur.
Selain aparatur sipil negara,Gubernur juga menyatakan anggota DPRD pun bisa mengikuti, baik melalui seminaratau diklat jangka pendek. Dengan begitu, antara pemerintahan dengan wakilrakyat mempunyai pemahaman yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Jadi, dalam pengelolaan keuangandaerah selain harus dipertanggungjawabkan, juga harus bermanfaatsebesar-besarnya bagi masyarakat,†kata Gubernur.
Namun untuk tahap awal kerja samayang akan dijalin dengan Balai Diklat BPK, rencananya akan diprioritaskanpejabat eselon II dan III, terutama di kalangan Inspektorat provinsi maupunkabupaten/kota.
“Bisa juga dilaksanakan di Kaltara,separuh di sini (Balai Diklat BPK), jadi lebih murah,†tambahnya.
Diklat pun, kata Gubernur, harusterus dilakukan demi meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara dilingkungan Pemprov Kaltara. Sehingga nantinya siapa pun yang menjadi pemimpindi provinsi ke-34 ini, sudah mendapat system yang baik dalam pengelolaankeuangan daerah.
“Jadi sekarang ini kita harus ciptakanfondasi yang kuat agar ke depannya Kaltara semakin lebih baik. Perlu jugadukungan dari semua lapisan,†kata Gubernur.
Sementara itu, Ketua BPK HarryAzhar Azis menyampaikan, saat ini, BPK terus berupaya meningkatkan kualitasaparat pemerintahan. Selain itu, juga fokus tentang kepatuhan dan kewajarandari pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Salah satunya melalui Balai Diklatini,†ujarnya.
Dia juga mengatakan, ke depanopini tidak lagi berujung pada perolehan WTP semata, tapi bagaimana APBD atauAPBN dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Karena kami inginfokus tiap rupiah yang dikelola kepala daerah dan lembaga dilihat dari apa efekyang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat,†terangnya.
“Contohnya Makassar bangun pasar dengandana Rp 100 miliar untuk kesejahteraan. Dari Rp 100 miliar itu menghasilkan 10ribu tenaga kerja,†ujarnya.
