Gubernur Usulkan Pembangunan Tiga PLBN Tambahan--Peletakan Batu Pertama PLBN Sei Pancang Maret

id ,

Gubernur Usulkan Pembangunan Tiga PLBN Tambahan--Peletakan Batu Pertama PLBN Sei Pancang Maret

RAKOR : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memaparkan kondisi perbatasan di Kaltara, Selasa (17/1) lalu. (dok humas)

Jakarta (Antara News Kaltara) - Sebagai upaya peningkatan keamanan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengusulkan agar bisa dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru di Long Midang, Krayan dan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan serta Long Nawang, Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Diharapkan juga bangunan fisik dan fasilitas penunjang lainnya direncanakan dan dipersiapkan secara matang agar representatif karena keberadaannya mewakili wajah Indonesia di depan negara tetangga Malaysia.

Irianto mengatakan dalam paparannya, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prabowo menyebutkan sesuai usulan yang sampaikan 2016 lalu. Maret tahun ini akan direalisasikan dengan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan PLBN di Sei Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan. Hal ini tentu akan mempermudah masyarakat Indonesia di Kaltara, khususnya Pulau Sebatik, untuk melakukan aktivitas ke Tawau, Malaysia tanpa harus melalui Nunukan.

“Tahun depan (2018) saya juga mengusulkan untuk dibentuk juga PLBN di Long Midang, Lumbis Ogong, Nunukan dan Long Nawang di Malinau. Mudah-mudahan bisa disetujui,”ujar Irianto.

Dibangunnya PLBN baru di tiga titik tambahan, lanjut Irianto dapat mengurangi terjadinya penyelundupan minuman keras (miras) dan narkoba serta barang terlarang lainnya. Terdapat ratusan jalan tikus di 1038 kilometer panjang perbatasan Kaltara dengan Malaysia.

“Saya sudah masuk ke sebagian jalan tikus itu bersama Komandan Pasukan Pengamanan Perbatasan. Bahkan kita sempat menangkap dan memusnahkan berpeti-peti minuman keras,” kata Irianto.

Melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut, lanjut Irianto, selain mengusulkan pembangunan PLBN, disarankan Pemerintah Indonesia perlu membicarakan persoalan tersebut dengan pihak Malaysia sebagai negara sahabat untuk bekerjasama dalam melakukan pencegahan terjadinya penyelundupan di perbatasan.

“Mohon ini dapat menjadi pertimbangan Bapak Mendagri dan Menkopolhukam, agar pihak Malaysia juga mencegah hal tersebut supaya tidak masuk ke wilayah Indonesia,” jelas Irianto.

Irianto juga berharap pembangunan PLBN diikuti dengan pembangunan zona lain seperti pembangunan pertokoan atau pasar yang dilengkapi sarana dan prasarana lain seperti air bersih dan sanitasi. Dengan demikian memberikan dampak positif untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat.

“Di sana akan terjadi aktivitas perdagangan yang saling menguntungkan. Tentu diharapkan berbagai produk yang dikirim ke negara tetangga bisa lebih banyak sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan,”ujar Irianto

Sebelumnya, kata Irianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menginstruksikan BUMN untuk membantu penanganan wilayah perbatasan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Gubernur menyebutkan, jarak antara pos satu dengan pos jaga lainnya begitu jauh. Sehingga untuk memudahkan akses tersebut, TNI yang berjaga di pos perbatasan akan diberikan bantuan sepeda motor trail sebanyak 5 unit.

“Bantuan ini nanti akan diberikan melalui dana CSR BUMN dan merupakan instruksi langsung dari Menteri BUMN saat berkunjung ke Krayan,” jelasnya.

Gubernur mengatakan, pengungkapan demi pengungkapan aktivitas penyelundupan yang kerap dilakukan, baik dari jajaran Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) 614/Raja Pandhita maupun aparat kepolisian tak pernah sepi. Salah satunya aksi penyelundupan narkotika golongan jenis sabu-sabu.

Untuk itu, lanjut Gubernur, kinerja TNI/Polri yang berjaga di perbatasan perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan memberikan bantuan fasilitas penunjang. Selain itu, Gubernur mengatakan Kementerian BUMN juga akan membicarakan mengenai program pengiriman bantuan logistik makanan terhadap TNI.

“Makan para prajurit kita juga harus diperhatikan, sebab tugas mereka berjaga di perbatasan terbilang cukup lama,” jelas Irianto. Untuk diketahui, prajurit TNI yang berjaga di perbatasan selama 9 bulan.

Selain itu, yang perlu diberikan bantuan lainnya adalah penambahan armada pengangkut logistik. Sebab, saat ini, armada pengangkut logistik itu hanya satu buah milik TNI AU. Gubernur berharap, secara bertahap ini segera dilakukan, agar dapa memicu semangat prajurit yang berjaga di wilayah perbatasan.

“Kami berharap, adanya bantuan ini dapat memberikan semangat terhadap prajurit yang berjaga di perbatasan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto menilai banyak tantangan dan hambatan di pos lintas batas. Padahal persoalan ini diharapkan oleh bangsa Indonesia, karena di BNPP ada hal baru yang lebih prinsipil yang harus dipertahankan, salah satunya memperkuat peran TNI di perbatasan.

Wiranto mengatakan, penguatan terhadap daerah perbatasan merupakan sistem pertahanan kuat. Untuk itu, perlu adanya pendistribusian tentara yang bermukim di Pulau Jawa ke wilayah perbatasan.

“Ini juga akan membantu tugas pemerintah di daerah. Pendistribusian ini juga diharapkan mampu mengawal kawasan perbatasan, salah satunya keamanan,” jelas Wiranto.

Selain itu, dia juga menyebutkan, hadirnya militer di salah wilayah, akan mampu menopang pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pemerataan penduduk yang akan membantu mewujudkan kebhinekaan.