Jakarta (Antara News Kaltara) -Sebagai upaya peningkatan keamanan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi diwilayah perbatasan. Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengusulkanagar bisa dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru di Long Midang, Krayandan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan serta Long Nawang, Kayan Hulu, KabupatenMalinau. Diharapkan juga bangunan fisik dan fasilitas penunjang lainnyadirencanakan dan dipersiapkan secara matang agar representatif karenakeberadaannya mewakili wajah Indonesia di depan negara tetangga Malaysia.
Irianto mengatakan dalam paparannya,Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prabowo menyebutkansesuai usulan yang sampaikan 2016 lalu. Maret tahun ini akan direalisasikandengan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan PLBN di Sei Pancang,Sebatik, Kabupaten Nunukan. Hal ini tentu akan mempermudah masyarakat Indonesiadi Kaltara, khususnya Pulau Sebatik, untuk melakukan aktivitas ke Tawau,Malaysia tanpa harus melalui Nunukan.
“Tahun depan (2018) saya juga mengusulkanuntuk dibentuk juga PLBN di Long Midang, Lumbis Ogong, Nunukan dan Long Nawangdi Malinau. Mudah-mudahan bisa disetujui,â€ujar Irianto.
Dibangunnya PLBN baru di tiga titiktambahan, lanjut Irianto dapat mengurangi terjadinya penyelundupan minumankeras (miras) dan narkoba serta barang terlarang lainnya. Terdapat ratusanjalan tikus di 1038 kilometer panjang perbatasan Kaltara dengan Malaysia.
“Saya sudah masuk ke sebagian jalan tikusitu bersama Komandan Pasukan Pengamanan Perbatasan. Bahkan kita sempatmenangkap dan memusnahkan berpeti-peti minuman keras,†kata Irianto.
Melihat kondisi yang memprihatinkantersebut, lanjut Irianto, selain mengusulkan pembangunan PLBN, disarankanPemerintah Indonesia perlu membicarakan persoalan tersebut dengan pihakMalaysia sebagai negara sahabat untuk bekerjasama dalam melakukan pencegahanterjadinya penyelundupan di perbatasan.
“Mohon ini dapat menjadi pertimbanganBapak Mendagri dan Menkopolhukam, agar pihak Malaysia juga mencegah haltersebut supaya tidak masuk ke wilayah Indonesia,†jelas Irianto.
Irianto juga berharap pembangunan PLBNdiikuti dengan pembangunan zona lain seperti pembangunan pertokoan atau pasaryang dilengkapi sarana dan prasarana lain seperti air bersih dan sanitasi.Dengan demikian memberikan dampak positif untuk menggerakan roda perekonomianmasyarakat.
“Di sana akan terjadi aktivitasperdagangan yang saling menguntungkan. Tentu diharapkan berbagai produk yangdikirim ke negara tetangga bisa lebih banyak sehingga terjadi peningkatankesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan,â€ujar Irianto
Sebelumnya, kata Irianto, Menteri BadanUsaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menginstruksikan BUMN untukmembantu penanganan wilayah perbatasan melalui program Corporate SocialResponsibility (CSR).
Gubernur menyebutkan, jarak antara possatu dengan pos jaga lainnya begitu jauh. Sehingga untuk memudahkan aksestersebut, TNI yang berjaga di pos perbatasan akan diberikan bantuan sepedamotor trail sebanyak 5 unit.
“Bantuan ini nanti akan diberikan melaluidana CSR BUMN dan merupakan instruksi langsung dari Menteri BUMN saatberkunjung ke Krayan,†jelasnya.
Gubernur mengatakan, pengungkapan demipengungkapan aktivitas penyelundupan yang kerap dilakukan, baik dari jajaranSatuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) 614/Raja Pandhita maupunaparat kepolisian tak pernah sepi. Salah satunya aksi penyelundupan narkotikagolongan jenis sabu-sabu.
Untuk itu, lanjut Gubernur, kinerjaTNI/Polri yang berjaga di perbatasan perlu mendapatkan apresiasi daripemerintah dengan memberikan bantuan fasilitas penunjang. Selain itu, Gubernurmengatakan Kementerian BUMN juga akan membicarakan mengenai program pengirimanbantuan logistik makanan terhadap TNI.
“Makan para prajurit kita juga harusdiperhatikan, sebab tugas mereka berjaga di perbatasan terbilang cukup lama,â€jelas Irianto. Untuk diketahui, prajurit TNI yang berjaga di perbatasan selama9 bulan.
Selain itu, yang perlu diberikan bantuanlainnya adalah penambahan armada pengangkut logistik. Sebab, saat ini, armadapengangkut logistik itu hanya satu buah milik TNI AU. Gubernur berharap, secarabertahap ini segera dilakukan, agar dapa memicu semangat prajurit yang berjagadi wilayah perbatasan.
“Kami berharap, adanya bantuan ini dapatmemberikan semangat terhadap prajurit yang berjaga di perbatasan,†jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator BidangPolitik Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto menilai banyaktantangan dan hambatan di pos lintas batas. Padahal persoalan ini diharapkanoleh bangsa Indonesia, karena di BNPP ada hal baru yang lebih prinsipil yangharus dipertahankan, salah satunyamemperkuat peran TNI di perbatasan.
Wiranto mengatakan, penguatan terhadapdaerah perbatasan merupakan sistem pertahanan kuat. Untuk itu, perlu adanyapendistribusian tentara yang bermukim di Pulau Jawa ke wilayah perbatasan.
“Ini juga akan membantu tugas pemerintahdi daerah. Pendistribusian ini juga diharapkan mampu mengawal kawasanperbatasan, salah satunya keamanan,†jelas Wiranto.
Selain itu, dia juga menyebutkan, hadirnyamiliter di salah wilayah, akan mampu menopang pertumbuhan perekonomian danmeningkatkan pemerataan penduduk yang akan membantu mewujudkan kebhinekaan.