Jakarta
(Antara News Kaltara) – Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Enggartiasto Lukita
memberikan lampu hijau untuk kemudahan perdagangan lintas batas antara
Kalimantan Utara (Kaltara) dengan daerah tetangga di Negara Malaysia. Demikian disampaikan
Mendag saat bertemu dengan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie di kantornya,
Rabu (22/3).
Gubernur
mengatakan, ada beberapa hal penting yang dibahas bersama Mendag RI. Di
antaranya mengenai perdagangan lintas batas antara kedua daerah berbatasan. “Saya
sudah ungkapkan mengenai kondisi perdagangan di perbatasan, serta bagaimana
perdagangan lintas batas. Beliau sangat merespons, dan akan menindaklanjutinya
dengan segera. Hal itu dibuktikan Menteri Enggar yang akan bertemu dengan
Menteri Perdagangan Malaysia dalam forum internasional di Jepang,†kata Irianto
usai bertemu Mendag RI.
Tak
hanya itu, lanjut Irianto, bentuk keseriusan lainnya yang dibuktikan Mendag RI ialah
langsung menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri ke Kaltara
dan sekaligus ikut mendampingi gubernur bertemu dengan Ketua Menteri Sabah
(Malaysia) pada 6 April nanti.
“Nanti
Dirjen akan menghadiri Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kaltara,
setelah itu akan bersama saya ke Sabah ketemu dengan Ketua Menteri Sabah. Salah
satunya membicarakan perjanjian perdagangan lintas batas yang sudah ada sejak
1978 untuk direvisi,†ujarnya.
Harapannya,
nanti akan terjalin kerja sama perdagangan antara kedua wilayah (Sabah,
Malaysia dan Kaltara, Indonesia) yang saling menguntungkan. Tentunya dengan
dukungan dari pemerintah pusat. “Jadi nanti perdagangan antara kedua wilayah
ini tidak lagi sulit, tidak ada lagi perdagangan ilegal. Semua akan diatur
regulasinya sehingga menjadi legal,†ungkap Irianto.
Selain
membicarakan perdagangan lintas batas, Mendag RI juga menyampaikan, pihaknya
berkomitmen penuh pada 2018 untuk membantu pembangunan Toko Indonesia di
perbatasan. Di mana fokus pendiriannya di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.
“2017 melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita bangun Toko
Indonesia di Krayan (Kabupaten Nunukan). Nah tahun depan dengan alokasi
anggaran sepenuhnya dari pusat, akan dibangun lagi Toko Indonesia di
perbatasan. Rencananya di Sebatik,†ungkapnya.
Selain
fokus di Sebatik, Kemendag RI juga akan mem-backup
Toko Indonesia di perbatasan lainnya. Termasuk yang sudah dibangun Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kaltara tahun ini di Krayan.
Hal
yang tak kalah penting lainnya, lanjut Irianto, Mendag RI akan
mengkoordinasikan dengan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) untuk
mendorong Sebatik sebagai Daerah Otorita. Rencananya pada 2018 akan dimulai, tentunya
dengan melakukan kajian. “Nantinya akan ada satu areal yang menjadi daerah
bebas perdagangan, yang dibuka secara legal, seperti di Batam (Kepulauan
Riau),†ujarnya. Hal ini termasuk yang diusulkan gubernur saat Rapat Terbatas (Ratas)
dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Untuk
mempersiapkan rencana itu, pemerintah daerah segera mempersiapkan lahan dan
fasilitas pendukungnya. “Yang terpenting sikap masyarakatnya, karena ini perlu
adanya dukungan masyarakat juga,†kata gubernur. Pembangunan fisik, termasuk
penganggaran, akan ditanggung pemerintah pusat mulai 2018.
Mendag RI Dorong Perdagangan Lintas Batas di Kaltara--Tambah Toko Perbatasan di 2018
BAHAS PERDAGANGAN PERBATASAN : Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie melakukan pertemuan dengan Mendag RI Enggarsito Lukita di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (22/3). (dok humas)