Hal itu, kata Irianto, disampaikan Wiranto di depan Presiden Joko Widodo, saat Rapat Terbatas (Ratas) bersama para menteri, termasuk Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di Istana Negara, Selasa (21/3) lalu.
“Mengkopolhukam sudah menyampaikan, bahwa Kaltara yang paling siap ditempati untuk rencana pergeseran TNI ke perbatasan,†kata Irianto usai pertemuan.
Dikatakan Irianto, menurut Menkopolhukam, Kaltara disebut paling siap dibandingkan dengan provinsi lain di perbatasan. Pasalnya dari sekian provinsi di perbatasn yang diminta memaparkan kesiapannya dalam rapat sebelumnya bersama Menkopolhukam, hanya Kaltara yang menyampaikan secara detail kesiapannya. Termasuk dalam hal kesiapan lahan yang akan dipergunakan.
Gubernur mengatakan, untuk pergesaran TNI di perbatasan pada prinsipnya dari Kemenkopolhukam sudah menyutujui penempatannya di Kaltara. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari Presiden Jokowi.
“Sinyal positif disampaikan oleh Menkopolhukam. Pada prinsipnya menyatakan Kaltara yang paling siap. Sekarang tinggal menunggu verifikasi usulan yang disampaikan. Setelah itu nanti Presiden yang memutuskan disetujui apa tidaknya,†ujar Irianto lagi.
Irianto optimistis Kaltara akan menjadi prioritas dalam rencana pergeseran TNI di perbatasan tersebut. Selain sebagai provinsi yang paling siap, letak geografisnya yang sangat strategis dengan negara tetangga. Seperti diketahui, Kaltara memiliki garis perbatasan darat terpanjang. Yaitu sepanjang 1.170,35 kilometer (km) atau kurang lebih sepanjang Pulau Jawa. “Selain itu ada perbatasan laut, di sekitar Ambalat yang memiliki potensi migas sangat besar,†ungkapnya lagi.
Sebelumnya, sesuai keinginan pihak Kemenko Polhukam, dikatakan Irianto, Pemprov akan segera menyiapkan lahan seluas 50.000 hektare. Meliputi 26.000 ha di sejumlah lokasi di sepanjang perbatasan RI-Malaysia. Sedangkan 24.000 ha-nya meliputi wilayah strategis nasional, serta daerah-daerah objek vital lainnya di Kaltara.
“Dari 50.000 hektare yang kita siapkan, bukan satu hamparan. Melainkan tersebar di sejumlah titik di sepanjang perbatasan, dan wilayah strategis nasional. Selain di sepanjang garis perbatasan, juga seperti di areal KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional), sekitar lokasi PLTA, Delta Kayan. Termasuk di daerah pesisir,†kata Irianto.
Selain untuk memperkuat keamanan di perbatasan negara, program pergeseran TNI ini, diyakini Irianto, juga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat. Sebab, lokasi yang diusulkan di Kaltara, terdapat lokasi transmigrasi yang secara langsung bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. “Dengan demikian, wilayah tersebut akan menjadi daerah baru, sehingga penduduk di Kaltara juga akan lebih merata,†tandasnya.
Ditambahkan, oleh pemerintah, Kaltara hanya diminta untuk merekomendasikan lahan yang akan ditempati. Nanti mengenai pembebasan hingga pembangunan infrastruktur nantinya menggunakan anggaran pertahanan dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara).
Perihal sarana dan prasarana yang akan dibangun, masih belum secara rinci dibeberkan. Karena perencanaan semua dari Kemenko Polhukam.
Kawasan perbatasan negara memang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Irianto menegaskan, daerah akan memberi dukungan agar proyeksi yang ditetapkan bisa segera direalisasikan.
//grafis :
12 Titik Rencana Penempatan TNI di Kaltara:
1. Long Layu (Kabupaten Nunukan)
2. Long Pujungan (Kabupaten Malinau)
3. Bebatu (Kabupaten Tana Tidung)
4. Tinabasan (Kabupaten Nunukan)
5. Tau Lumbis (Kabupaten Nunukan)
6. Bunyu Selatan (Kabupaten Bulungan)
7. Tanah Kuning (Kabupaten Bulungan)
8. Liago (Kabupaten Bulungan)
9. Long Nawang (Kabupaten Malinau)
10. Pa Pani (Kabupaten Nunukan)
11. Long Midang (Kabupaten Nunukan)
12. Long Peso (Kabupaten Bulungan)