Jakarta(Antara News Kaltara) - Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengungkapkanMenteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI Jenderal TNI(Purn) Wiranto menyatakanKaltara sebagai provinsi yang paling siap untukrencana pergeseran atau penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke wilayahperbatasan.
Hal itu, kata Irianto,disampaikan Wiranto di depan Presiden Joko Widodo, saat RapatTerbatas (Ratas) bersama para menteri, termasuk Gubernur Kaltara Dr H IriantoLambrie di Istana Negara, Selasa (21/3) lalu.
“Mengkopolhukam sudahmenyampaikan, bahwa Kaltara yang paling siap ditempati untuk rencana pergeseranTNI ke perbatasan,†kata Irianto usai pertemuan.
Dikatakan Irianto, menurut Menkopolhukam,Kaltara disebut paling siap dibandingkan dengan provinsi lain di perbatasan.Pasalnya dari sekian provinsi di perbatasn yang diminta memaparkan kesiapannyadalam rapat sebelumnya bersama Menkopolhukam, hanya Kaltara yang menyampaikansecara detail kesiapannya. Termasuk dalam hal kesiapan lahan yang akandipergunakan.
Gubernur mengatakan, untuk pergesaran TNIdi perbatasan pada prinsipnya dari Kemenkopolhukam sudah menyutujuipenempatannya di Kaltara. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari PresidenJokowi.
“Sinyal positif disampaikan olehMenkopolhukam. Pada prinsipnya menyatakan Kaltara yang paling siap. Sekarang tinggal menunggu verifikasi usulan yang disampaikan. Setelah itu nanti Presiden yang memutuskan disetujuiapa tidaknya,†ujar Irianto lagi.
Irianto optimistis Kaltara akan menjadi prioritas dalam rencana pergeseran TNI di perbatasan tersebut. Selain sebagaiprovinsi yang paling siap, letak geografisnya yang sangat strategis dengan negara tetangga. Seperti diketahui, Kaltara memiliki garisperbatasan darat terpanjang. Yaitu sepanjang 1.170,35 kilometer (km) ataukurang lebih sepanjang Pulau Jawa. “Selain itu ada perbatasan laut, di sekitarAmbalat yang memiliki potensi migas sangat besar,†ungkapnya lagi.
Sebelumnya, sesuai keinginan pihak Kemenko Polhukam, dikatakan Irianto, Pemprov akan segera menyiapkan lahan seluas 50.000 hektare. Meliputi26.000 ha di sejumlah lokasi di sepanjang perbatasan RI-Malaysia. Sedangkan24.000 ha-nya meliputi wilayah strategis nasional, serta daerah-daerah objekvital lainnya di Kaltara.
“Dari 50.000 hektare yang kitasiapkan, bukan satuhamparan. Melainkan tersebar di sejumlah titik di sepanjang perbatasan, danwilayah strategis nasional. Selaindi sepanjang garis perbatasan, juga seperti di areal KIPI (Kawasan Industri dan PelabuhanInternasional), sekitar lokasi PLTA, Delta Kayan. Termasuk di daerah pesisir,†kata Irianto.
Selain untuk memperkuat keamanan di perbatasan negara, program pergeseran TNI ini, diyakini Irianto, juga dapat menumbuhkanperekonomian masyarakat setempat. Sebab, lokasi yang diusulkan di Kaltara,terdapat lokasi transmigrasi yang secara langsung bisa memberikan dampakpositif bagi perekonomian masyarakat. “Dengandemikian, wilayah tersebut akan menjadi daerah baru, sehingga penduduk di Kaltara juga akanlebih merata,†tandasnya.
Ditambahkan, oleh pemerintah, Kaltara hanyadiminta untuk merekomendasikan lahan yang akan ditempati. Nanti mengenaipembebasan hingga pembangunan infrastruktur nantinya menggunakan anggaranpertahanan dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara).
Perihal sarana dan prasarana yang akandibangun, masih belum secara rinci dibeberkan. Karena perencanaan semua dariKemenko Polhukam.
Kawasan perbatasan negara memang sepenuhnyamenjadi kewenangan pemerintah. Irianto menegaskan, daerah akan memberi dukunganagar proyeksi yang ditetapkan bisa segera direalisasikan.
//grafis :
12 Titik Rencana Penempatan TNI di Kaltara:
1. Long Layu (Kabupaten Nunukan)
2. Long Pujungan (Kabupaten Malinau)
3. Bebatu (Kabupaten Tana Tidung)
4. Tinabasan (Kabupaten Nunukan)
5. Tau Lumbis (Kabupaten Nunukan)
6. Bunyu Selatan (Kabupaten Bulungan)
7. Tanah Kuning (Kabupaten Bulungan)
8. Liago (Kabupaten Bulungan)
9. Long Nawang (Kabupaten Malinau)
10. Pa Pani (Kabupaten Nunukan)
11. Long Midang (Kabupaten Nunukan)
12. Long Peso (Kabupaten Bulungan)