TanjungSelor (Antara News Kaltara) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProvinsiKalimantan Utara (Kaltara) menyetujui, menetapkan dan mengesahkan Perda Nomor 5Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2017 menjadiAPBD perubahan 2017.
Pengesahantersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-23 masa persidangan III Tahun 2017.Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon dan Wakil Ketua AbdulDjalil Fattah yang dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Zainudin HZmewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, di Ruang Sidang Kantor DPRDKaltara, Senin (23/10)
Disebutkan,besaran APBD perubahan Rp 3,06 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja tidaklangsung dan belanja langsung. Jika diuraikan anggaran belanja tidak langsungsemula sebesar, Rp 1.127.069.896.296,80 menjadi Rp 1.056.030.451.097,30.Sedangkan anggaran belanja langsung tahun 2017 semula dialokasikan sebesar Rp1.855.262.992.906,88, trennya meningkat 8,19 persen menjadi Rp2.007.171.797.461,07. Artinya meningkat Rp 151.908.804.554,19. Komponen BelanjaLangsung ini terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, sertaBelanja Modal.
Zainudindalam rapat paripurna mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRDKaltara yang telah bekerja keras sehingga APBD Perubahan yang diajukan dapatdisetujui dan disahkan untuk dijadikan Perda.
"Semogaapa yang kita laksanakan pada malam inj merupakan salah satu bentuk pelaksanaanamanah, pengabdian, dan tanggung jawab kita kepada masyarakat, bangsa dannegara. Semoga perubahan APBD Kaltara yang kita sahkan bersama, benar-benarbermanfaat bagi masyarakat Kaltara," ujarnya.
Menurutnya,pembahasan, kesepakatan dan persetujuan dari dewan merupakan sebuah bukti akankomitmen dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan baik, di mana secarabersama-sama meninjau kembali berbagai program dan kegiatan pembangunan yangada, dan juga mengevaluasi kembali kemampuan anggaran, kemudian bersama-sama melakukanpenyesuaian antara ketersediaan anggaran dengan rencana kegiatan di tahunanggaran berjalan.
Selainitu, tambahnya, pengesahan ini menunjukkan kepekaan dalam merespon kebutuhanmasyarakat yang senantiasa berkembang sejalan dengan semakin dinamisnyakehidupan maupun permasalahan yang terjadi di masyarakat.
"Dalam setiap tahapan perubahan anggaranini, kami melaluinya dengan selalu mempertimbangkan saran dan masukan darisegenap pimpinan dan anggota dewan, baik dalam pemandangan umum maupun rapatkerja-rapat kerja yang kita laksanakan," ungkapnya.
