RSUD Tarakan Atur Mekanisme Pelayanan Pasien Non JKN

id ,

NOTA KESEPAHAMAN : Dirut RSUD Tarakan M Hasbi Hasim menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkot Tarakan terkait pelayanan pasien non JKN di wilayah Kota Tarakan, Senin (13/11). (dok humas)

Tarakan (Antara News Kaltara) - Sebagai salah satu rumah
sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai rujukan
tingkat provinsi di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Tarakan tak berhenti mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada para pasiennya.

Teranyar, manajemen RSUD Tarakan menandatangani nota
kesepahaman dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dalam pelayanan pasien non
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan ini dilakukan oleh Direktur Utama
(Dirut) RSUD Tarakan Muhammad Hasbi Hasim dengan perwakilan Pemkot Tarakan di
sela Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 di Lapangan Parkir
Kantor Walikota Tarakan, Senin (13/11).

Dijelaskan Hasbi, sedianya kegiatan tersebut merupakan
proses yang sudah berlangsung cukup lama. Ini juga merupakan bagian dari upaya
RSUD Tarakan sebagai beranda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di bidang
pelayanan kesehatan untuk memenuhi regulasi yang telah dicetuskan Pemerintah
Pusat. "Jadi, dalam regulasinya, RS harus menjalin kerjasama berupa
rujukan ke atas dan rujukan ke bawah," kata Hasbi di ruang kerjanya.

Kerjasama rujukan ke atas, yakni berupa disusunnya sistem
rujukan untuk penyakit tertentu ke RS rujukan yang telah ditetapkan oleh
Kemenkes. Di antaranya, untuk kasus keganasan kanker, pasien RSUD Tarakan akan
dirujuk RS Dharmais di Jakarta, untuk masalah paru ke RSU Pusat Persahabatan di
Jakarta, penyakit jantung ke RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita di
Jakarta, serta beberapa RS tipe A lainnya di sejumlah daerah, termasuk RSUD
Abdul Wahab Sjahranie di Samarinda, RSUD dr Soetomo di Surabaya. "Untuk
rujukan ke bawah, kami juga harus membuat jejaring. Dimana, sebagai RSUD tipe
B, kami harus membangun jejaring dengan RS tipe C dan D yang ada di wilayah
Kaltara. Namun, untuk tahap awal, dimulai dari lingkungan Pemkot Tarakan,"
jelas Hasbi.

Terkait dengan nota kesepahaman yang ditandatangani, RSUD
Tarakan berupaya mengatasi sejumlah permasalahan yang umumnya dialami pasien
non JKN di Kaltara. Yakni, pembiayaan. "Disini, kami membuat mekanisme
pembiayaan bagi pasien non JKN agar tidak bingung kedepannya. Dan, program ini
merupakan kewajiban bersama antara Dinkes (Dinas Kesehatan) di tiap daerah,
juga aplikasi dari regulasi yang ditetapkan Kemenkes untuk penanganan pasien
non JKN," ulasnya. Program ini juga telah dilaporkan kepada pihak Dinkes
Provinsi Kaltara, dan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Dan, dukungan
penuh diberikan oleh Gubernur untuk memajukan dan meningkatkan pelayanan pasien
di RSUD Tarakan.
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar