Rencana tersebut disampaikan Kepala BBPOM Samarinda Fanani Mahmud saat bertandang ke ruang kerja Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Usman, Senin (22/1).
"Kami berharap masyarakat di Kaltara benar-benar terlindungi dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Jadi, Balai POM harus hadir disini," kata Fanani.
Fanani menyatakan, pembangunan gedung Balai POM Kaltara akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara, pemerintah daerah menyediakan lahannya. Adapun kebutuhan lahan untuk Balai POM Kaltara minimal 2.000 meter persegi. Ini sudah termasuk bangunan laboratorium.
"Kalau untuk awal, kebutuhan standar untuk balai rata-rata 2.000 meter persegi. Bisa saja nantinya diperluas lagi hingga 3.000 sampai 4.000 meter persegi," ujarnya.
Adapun lokasi Balai POM Kaltara kata dia, akan ditempatkan Kota Tarakan. "Sementara ini, rencana lokasinya di Tarakan, tapi kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya," urainya.
Terkait dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), Fanani membutuhkan sekitar 25 sampai 30 orang pegawai. Namun diakuinya, bisa menggunakan pesonel yang ada saat ini untuk ditugaskan di Kaltara.
"Untuk kebutuhan pegawai, perekrutannya nanti mengikuti mekanisme nasional melalui Badan POM Pusat dan BKN (Badan Kepegawaian Negara). Kalau pun ada petugas daerah yang ingin pindah ke Balai POM nantinya, akan terbuka sesuai dengan spesifikasinya. Misalnya ada teman-teman dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, seperti Dinas Kesehatan yang mau bergabung, silakan," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengaku menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terkait pembangunan Balai POM Kaltara. Menurutnya, rencana ini merupakan langkah strategis dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Kaltara.
"Hingga saat ini, laporannya di Kaltara masih terkendali terkait dengan peredaran obat dan makanan. Balai Besar POM terus berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, sehingga sampai saat ini berjalan dengan baik. Tapi, juga masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui produk obat dan makanan yang aman dikonsumsi," kata Gubernur.
Disamping itu, Gubernur mengharapkan, kehadiran Balai POM Kaltara nantinya dapat meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehingga bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Tentunya, upaya pengawasan dan pengawalan terhadap produk ilegal maupun barang kadaluwarsa dapat terawasi secara baik. "Khususnya untuk pengawasan barang kedaluwarsa maupun praktik kesehatan secara ilegal," tuntasnya.
Komentar