Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Sebagailangkah awal guna percepatan investasi di Kawasan Industri dan PelabuhanInternasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, tahun ini Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memfokuskan realisasi pembangunanbendungan tahap I Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan 900Megawatt (MW) di Kecamatan Peso, Bulungan.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambriemengatakan, progres pembangunan PLTA Sungai Kayan, saat ini tinggal menungguizin konstruksi bendungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR). "Kalau bisa, bulan Maret ini harus sudah berjalan. Saat inipermohonan izin konstruksinya tengah dievaluasi oleh tim KementerianPUPR," kata Irianto.
Karena itu, Gubernur berharap pada pertemuandengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang dijadwalkan dalam waktu dekat inidapat mempercepat penerbitan izin konstruksi itu. Sebab ini juga sejalan denganperintah lisan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kaltara pada Oktober tahunlalu. "Kita mohon kepada Menteri PUPR untuk segera mempercepat penerbitanizin konstruksi tersebut," ungkapnya.
Irianto mengatakan, tahapan rencanapembangunan bendungan tersebut sudah selesai. Termasuk studi perencanaannya.Kini, tinggal menunggu kebijakan nasional yang lebih kuat agar bendungan inisegera terwujud.
Seperti diketahui, bendungan tahap Imembutuhkan waktu 4 sampai 5 tahun. Perizinan dari Kementerian Energi danSumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kehutanan, sudah tidak masalah.Termasuk desain bendungan sudah dibuat sejak beberapa waktu lalu oleh PT KayanHydro Energy (KHE). "Biaya untuk desain ini lumayan besar. Mulai dariperencanaan, studi kelayakan dan lainnya menghabiskan kurang lebih USD 75.000.Sekarang tinggal dilanjutkan dengan pembangunan fisiknya," sebut Gubernur.
Selain pembangunan bendungan yang pada tahappertama diperkirakan menghasilkan 900 MW, saat ini Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bulungan bersama pihak perusahaan terkait telah melakukan prosespembebasan lahan dan relokasi masyarakat yang berada di sekitar lokasibendungan. Ada ratusan warga di dua desa yang akan dipindahkan ke lokasi eksHak Pengusahaan Hutan (HPH) Inhutani.
Masyarakat, kata Irianto, sudah tidakmasalah. Semua bersedia untuk direlokasi. "Selain dibangunkan tempattinggal, di lokasi yang baru nanti oleh perusahaan akan dibangun saranapendukung lainnya. Seperti sarana kesehatan, pendidikan dan lainnya,"ujarnya.
Sementara itu, dalam hal pembebasan lahan,berdasarkan laporan yang diterima, saat ini progres pembebasan lahan sudahmencapai 70 persen dari seluruh area yang harus dibebaskan untuk keperluanpembangunan bendungan PLTA Tahap I, seluas 200 hektare lebih.
Antara pihak perusahaan dengan masyarakattelah menyepakati harga ganti rugi lahan. "Saya berharap bisa secepatnyaselesai (proses pembebasan lahan). Karena salah satu kunci dari percepatanprogres pembangunan PLTA ini, adalah pembebasan lahan. Alhamdulillah, sudah adakesepakatan. Tinggal bagaimana proses administrasi dan pembayarannya. Yangterpenting adalah komunikasi dan pendekatan bagaimana kita memberikan pemahamankepada masyarakat," kata Irianto.
Gubernur pun tak henti-hentinya memintadukungan dari semua pihak. Terutama masyarakat. Suksesnya pembangunan daninvestasi karena dukungan penuh dari masyarakat. "Investasi PLTA ini untukjangka panjang. Anak cucu kita yang akan menikmatinya. Kalau kita semua inginberbuat baik, dan meninggalkan kebaikan untuk anak cucu kita, maka wajibmendukung investasi ini," urai Irianto.
Masyarakat, lanjutnya, diharapkan juga tidakgampang termakan oleh isu-isu yang tidak dipertanggungjawabkan. "Kita akanmeletakkan pondasi untuk kemajuan Kaltara di masa mendatang. Masyarakat sayaminta berpikir bijak, jangan mudah terpancing. Karena akan ada saja orang-orangyang tidak suka, yang akhirnya ingin memecah belah, menyebarkan berita bohong,mencaci maki. Ini yang wajib kita lawan. Siapapun yang akan mengganggu kemajuanKalimantan Utara, harus dilibas," tuntasnya.
