ZULKARNAIN LUBIS
Pembangunan tahap dua berkapasitas 2 x 330 MW dilakukan di lokasi eksisting, tak jauh dari PLTU yang ada sekarang. Menurut informasi, untuk menambah kapasitas tersebut, perusahaan konsorsium akan menggelontorkan investasi sebesar kurang lebih Rp1,5 triliun.
Informasi dari pihak PT General Energy Indonesia, izin prinsip pembangunan tahap kedua PLTU Celukan Bawang telah dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) sejak 2014.
Untuk diketahui, izin prinsip harus dikeluarkan pusat karena investasi PLTU tersebut, masuk dalam penanaman modal asing. Berdasarkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 2299 / 1 / IP-PB/ PMA / 2014, rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang Buleleng dilakukan oleh 3 perusahaan, yakni China Huadian Engineering Co. Ltd. asal Tiongkok yang memiliki saham sebesar 51 persen, Merryline International Pte. Ltd asal Singapura dengan kepemilikan saham 38,49 persen, dan PT General Energy Indonesia sebesar 10,51 persen.
Untuk diketahui, PLTU Celukan Bawang merupakan satu-satunya pembangkit di Bali saat ini yang berbahan bakar batubara. Pembangunan PLTU tahap II ini sendiri, ditargetkan bakal rampung pada 2019.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie sempat meninjau langsung PLTU Celukan Bawang beberapa hari lalu. Termasuk lokasi pembangunan PLTU tahap kedua yang sementara ini masih tahap awal.
Melihat PLTU yang dikelola secara profesional dengan manajemen yang bagus itu, Gubernur merasa yakin bahwa rencana pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Sungai Kayan, akan terealisasi sesuai harapan. “Investor yang akan membangun PLTA adalah PT Kayan Hidro Energi (KHE) yang juga merupakan salah satu perusahaan yang membangun PLTU ini. Mereka juga telah menggandeng perusahaan dari China (Tiongkok) untuk menjadi mitra. Kedatangan kita kesini untuk meyakinkan, bahwa perusahaan ini memang mampu dan bisa membangun pembangkit listrik, dengan investasi yang besar,†kata Irianto.
Pembangunan PLTA Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, ditargetkan bakal dimulai tahun ini. Hal demikian juga sesuai instruksi lisan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kaltara akhir tahun lalu. Saat ini, kata Gubernur, untuk pembangunan fisik PLTA tahap I dengan kapasitas 900 MW tinggal menunggu izin konstruksi bendungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Mengenai pembebasan lahan, juga hampir selesai. Informasi dari PT KHE, dari 200 hektare lebih lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTA tahap I, 70 persennya sudah selesai dibebaskan. Soal harga ganti rugi, antara perusahaan dan masyarakat telah menemui kesepakatan.
Gubernur menekankan, hal paling utama diperlukan untuk terealisasinya pembangunan PLTA yang akan menjadi terbesar di Asia Tenggara tersebut, adalah dukungan dari semua stakeholder di Kaltara. Utamanya dari masyarakat.
“Di samping komitmen dari pimpinan, juga diperlukan dukungan dari semua pihak. Mulai DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), tokoh masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakatnya sendiri. Kita harus yakin, optimis, bahwa PLTA ini merupakan masa depan kita semua. Memang bagi kita sekarang mungkin belum merasakan, tapi bagi generasi mendatang saya yakin akan sangat bermanfaat,†ujar Irianto.
Seperti berulang kali disampaikan Gubernur, ketersediaan listrik merupakan kunci dari segala hal. Baik pembangunan, maupun investasi. “Orang mau berinvestasi, hal utama yang dibutuhkan adalah ketersedian listrik. Saya yakin, jika listrik kita tersedia, investasi dengan sendirinya akan berdatangan. Apalagi kita akan membangun kawasan industri yang sekarang bahkan sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Makanya percepatan pembangunan pembangkit listrik, mutlak harus terus didorong,†tutupnya.