Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terus berupaya mendorong agar pemerintah desa dalam mengaplikasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini sebagai alat bantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa secara komputerisasi, akuntabel dan transparan. Mulai dari pencatatan, perencanaan, hingga pembangunan desa.
Kepala DPMD Kaltara Wahyuni Nuzban mengungkapkan, saat ini, dari 447 Desa di Kaltara, baru 269 desa atau sekitar 60 persen yang sudah menggunakan Siskeudes. Sementara 178 desa yang belum menggunakan Siskeudes. Di mana rata-rata berasal dari Kabupaten Nunukan. “Untuk desa-desa di 3 kabupaten di Kaltara, sudah 100 persen menggunakan Siskeudes. Di Nunukan yang baru sedikit. Baru sekitar 23 persen dari total 232 Desa di Nunukan yang menggunakan Siskeudes,” kata Wahyuni.
Wahyuni menjelaskan, pihaknya telah memberikan pelatihan bukan hanya kepada seluruh perwakilan perangkat desa se- Kaltara, tetapi bagi pendamping desa dan petugas kecamatan juga diberikan pelatihan. Namun hasilnya masih belum maksimal. Hal ini menurut Wahyuni, disebabkan karena mayoritas aparatur pemerintah desa adalah lulusan SD dan SMP yang belum mampu atau mahir menggunakan perangkat komputer. Sementara kemampuan tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat mempelajari Siskeudes. “Kebanyakan anak-anak yang terpelajar mencari kerja di luar daerah, kalau pun ada lebih berminat untuk kerja di perusahaan daripada menjadi perangkat desa,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Siskeudes sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Sehingga tercapai Asas Pengelolaan Keuangan desa transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Juga sekaligus sebagai sarana pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan APBDes.
Wahyuni menambahkan, sebagai upaya meningkatkan penggunaan Siskeudes, rencananya tahun depan DPMD Prov Kaltara akan melakukan melakukan pendampingan langsung ke desa di Kaltara. Dengan meminta bantuan dari Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FTJSP) diharapkan dapat memberikan penguatan kepada perangkat desa.
