Gubernur : Sinergi, Transformasi dan Inovasi

id Strategi, Kaltara, Dorong, Perekonomian

Gubernur : Sinergi, Transformasi dan Inovasi

Gambar Ilustrasi (humasprovkaltara)

Jakarta (ANTARA) - Perjalanan ekonomi 2019, menyisakan tiga pelajaran penting bagi Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Tiga pelajaran tersebut dapat dipetik sebagai strategi dalam menghadapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi untuk memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju ke depan. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie memetik pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019 di Jakarta, belum lama ini.

Tiga pelajaran itu, pertama adalah sinergi bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan yang diperkuat untuk ketahanan ekonomi nasional. Kedua, transformasi ekonomi ditingkatkan agar pertumbuhan lebih tinggi melalui pengembangan sumber pertumbuhan dari dalam negeri dengan fokus pada industri manufaktur dan pengembangan pariwisata. Pelajaran ketiga, yakni inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital yang didorong untuk memperkuat daya saing dan kepentingan nasional serta mempersempit kesenjangan masyarakat. “Jadi, kata kuncinya ada tiga, yakni sinergi, transformasi dan inovasi. Hal inilah yang harus dilakukan untuk menghadapi tekanan competitiveness perekonomian di 2020. Khususnya, bagi Kaltara,” kata Gubernur.

Lebih rinci, Irianto menyebutkan dari penjelasan Gubernur BI diketahui juga bahwa dalam kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah ditempuh pada 2019 akan semakin diperkuat pada 2020 mendatang melalui enam fokus area kebijakan yang akan ditempuh oleh BI dalam menjaga stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan.

Fokus area pertama, adalah kebijakan moneter tetap akomodatif. Kedua, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada penguatan instrumen dan infrastruktur publik berbasis digital. “BI, diinformasikan Pak Perry akan melakukan lima inisiatif SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) yaitu pengembangan Open Banking, penguatan konfigurasi sistem pembayaran ritel, penguatan infrastruktur pasar keuangan, pengembangan infrastruktur publik untuk data, dan penguatan framework pengaturan, perizinan, dan pengawasan,” jelas Irianto. Selain itu, sebagai dukungan BI dalam integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, BI juga mendiseminasikan arah kebijakan SPI ke depan melalui publikasi buku Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 : Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital.

Lebih jauh, fokus area keempat bauran kebijakan BI adalah, kebijakan pendalaman pasar uang diperkuat untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Kelima, kebijakan pemberdayaan ekonomi syariah dan UMKM terus didorong agar menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia. Dan, keenam, memperkuat sinergi dengan fokus pada sinergi kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan untuk menjaga stabilitas, sinergi transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi, dan sinergi dalam inovasi digital untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.