"Kita patut bersyukur akan hal hasil SKIP 2019 yang diserahkan
di Inaya Putri Bali Hotel Nusa Dua, Bali, tadi pagi (27/01/2020)," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie yang dihubungi di Bali, Senin.
Ia menjelaskan bersama para kepala daerah lainnya di wilayah II, pagi ini menerima hasil evaluasi atas penerapan SAKIP 2019 yang diserahkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh yang mewakili Menpan-RB Tjahjo Kumolo.
"Alhamdulillah, hasil evaluasi Provinsi Kaltara tahun 2019 ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Kaltara meraih predikat BB, bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), DKI Jakarta, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Bali," ujanya.
Pada 2018 lalu, SAKIP Pemprov Kaltara meraih predikat B.
"Hal ini juga telah diwanti-wanti oleh Pak Muhammad Yusuf Ateh, bahwa Kaltara dapat mengejar provinsi lainnya, khususnya di wilayah II dalam hasil evaluasi SAKIP ke depannya," paparnya.
Alasannya, karena Kaltara, implementasi SAKIP-nya terus meningkat dan membaik dari tahun ke tahun.
Sejauh ini, di wilayah II, baru ada dua provinsi yang berhasil meraih hasil evaluasi SAKIP 2019 predikat A, yakni Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
"Dari hasil ini, yang terpenting saya tekankan, Pemprov Kaltara harus dapat memenuhi sejumlah rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP yang disampaikan Kemenpan-RB," ujarnya.
Di antaranya, perlunya penerapan sistem reward dan punishment berbasis kinerja kepada aparatur pemerintahan.
Hal lain, yakni lebih mengorientasikan penggunaan anggaran terhadap hasil.
SAKIP se-Kaltara
Di kesempatan tersebut, gubernur bersama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh juga menyerahkan hasil evaluasi SAKIP 2019 untuk pemerintah kabupaten/kota di Kaltara.
Adapun hasilnya, predikat CC diraih Pemkab Malinau, predikat B diraih Pemkab Bulungan, Pemkab Nunukan, Pemkot Tarakan, dan Pemkab Tana Tidung.
Menurut Irianto, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.
Dari itu, SAKIP perlu ditetapkan.
Pemprov Kaltara sangat mendukung upaya Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP guna mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.
Dalam evaluasi sendiri, dapat dipetakan instansi pemerintah dalam beberapa kategori.
Terpenting, katanya, hal itu bukan sekedar untuk menilai instansi pemerintah namun juga untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja instansi pemerintah sehingga memudahkan perbaikan dalam implementasi SAKIP.
Baca juga: Ubah Pola Pikir Melalui Workshop SAKIP
Baca juga: Kemenpan-RB Evaluasi SAKIP Triwulan II 2019
Baca juga: Penguatan SAKIP untuk Mendukung Reformasi Birokrasi