Penguatan SAKIP untuk Mendukung Reformasi Birokrasi

Balikpapan (ANTARA) - Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi tentang penerapan sistem akuntabilitas kerja guna mendukung terjadinya reformasi birokrasi.

Demikian dikatakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Suriansyah, saat membuka Coaching Clinic Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Wilayah Provinsi Kaltara di Hotel Grand Tjokro Samarinda, Senin (29/4).

Pengelolaan SAKIP, kata H Suriansyah, dilaksanakan sebagai wujud nyata untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. “Perlu adanya pemahaman mendalam di setiap perangkat daerah untuk penerapannya. Tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Sekprov.

Diterangkannya, reformasi birokrasi adalah penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi, hingga terendah dengan melakukan berbagai inovasi. Melalui langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar rutinitas yang ada, dan upaya yang sangat luar biasa.

Sistem penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini, kata Sekprov lebih banyak memfokuskan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan tetapi belum sepenuhnya memperhatikan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan mengimplementasikan SAKIP dengan baik, instansi pemerintah harus dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektifitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran, serta mencegah penyimpangan dan pemborosan penggunaan anggaran. “Pelaksanaan SAKIP bukan hanya sebatas berkas tetapi bagaimana mengimplementasikannya di lapangan,” jelasnya.

Suriansyah mengatakan, nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kaltara saat ini berada pada predikat B. Diperlukan komitmen dari setiap perangkat daerah utamanya para pengelola SAKIP agar dapat meningkatkan ke predikat yang lebih baik.