Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakartaakan membenahi data penerima bantuan sosial presiden untuk penanggulangan dampak sosial ekonomi akibat COVID-19, yang hingga saat ini dinilai masih tumpang tindih.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin, meminta pihak Kementerian Sosial dan pihak Pemprov DKI bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan agar tak terulang kasus serupa dalam penyaluran bansos mendatang.
Muhadjir mengakui masih ditemukan data yang tumpang tindih dalam penyaluran bansos presiden di DKI Jakarta dengan data Pemprov DKI, serta masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan.
"Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," terang Menko PMK dalam Rapat Tingkat Menteri bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Baca juga:Presiden minta data penerima bantuan sosial dibuka cegah kecurigaan
Baca juga:Kemensos tinjau distribusi bansos dari Presiden di Jakarta Utara
Sebagai tindak lanjut, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera membenahi data usulan baru agar tak terjadi tumpang tindih data untuk tahapan selanjutnya.
Menko PMK meminta, antara pihak Kemensos dan Pemprov DKI untuk memastikan data penyaluran bansos presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.
"Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang kedua pada pekan ketiga bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ucapnya.
Baca juga:Mahfud MD sebut Presiden Jokowi minta agar bansos cepat disalurkan
Baca juga:Kemensos pastikan distribusi bansos dari Presiden di Jakut lancar
Data Kementerian Sosial per 4 Mei 2020 bansos presiden di wilayah DKI Jakarta telah disalurkan kepada 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.
Setelah menyelesaikan penyaluran bansos presiden di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah akan segera menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pemerintah akan menyalurkan bansos presiden di Bodetabek kepada 600.000 KPM.
Baca juga:Mensos pastikan bansos jangkau kelompok rentan terdampak COVID-19
Baca juga:Pemerintah integrasikan program bansos dengan warung tradisional
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
Berita Terkait
Lapas Tarakan Berikan Bansos Keluarga Warga Binaan
Rabu, 13 November 2024 17:28
Realisasi Bansos Kaltara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Jumat, 6 September 2024 8:43
Menko PMK tegaskan bansos sudah tidak diberikan dalam bentuk fisik
Rabu, 3 Juli 2024 20:28
Polda Kaltara Bagikan 8.000 Paket Bansos Sambut HUT Bhayangkara
Selasa, 25 Juni 2024 22:18
Kemensos tegaskan penyaluran bansos sudah sesuai Undang-Undang
Jumat, 21 Juni 2024 19:06
Pemprov Komitmen Dukung Bansos Akabri 91
Senin, 23 Oktober 2023 9:42
Mensos Siapkan Transportasi Untuk Penyaluran Bansos di Kaltara
Jumat, 29 Oktober 2021 21:04
Kepala Desa di Bulungan Keluhkan Data Bansos Kepada Mensos
Kamis, 28 Oktober 2021 20:57