Nunukan (ANTARA) -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan masih ada warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang belum dicoklit atau dimutakhirkan sebagai pemilih pada pilkada serentak 2020 karena sedang berada di negeri jiran Malaysia sebagai tenaga kerja.
Ratusan WNI tersebut, menurut Hariadi, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Nunukan, Senin, terdaftar sebagai penduduk Desa Bambangan Kecamatan Sebatik Barat.
Temuan ini telah ditindaklanjuti dengan mendatangi Ketua RT dan Kepala Desa Bambangan untuk memastikan kebenaran WNI yang belum dicoklit karena sedang bekerja di perusahaan kelapa sawit Bueguson Pulau Sebatik wilayah Malaysia.
Hariadi akui, ratusan warga Desa Bambangan yang belum dicoklit ini karena terkendala pandemi COVID-19 sehingga dilarang oleh majikannya pulang ke kampungnya untuk didata ulang menjadi pemilih pada pilkada serentak 2020.
Ia menyebutkan, sebanyak 221 jiwa penduduk Desa Bambangan ini belum dicoklit sehinngga merekomendasikan kepada KPU Nunukan agar secepatnya dicoklit untuk memastikan keberadaan wajib pilih bersangkutan.
"Ratusan penduduk Desa Bambangan Kecamatan Sebatik Barat belum dicoklit karena bekerja di wilayah Malaysia di Pulau Sebatik juga. Makanya kami dari Bawaslu Nunukan merekomendasikan kepada KPU Nunukan untuk segera dilakukan pencoklitan untuk pilkada serentak 2020 ini," terang dia.
Mengenai solusi agar penduduk Desa Bambangan ini tetap tercoklit menjadi kewenangan KPU Nunukan selaku penyelenggara pemilu teknis.
Menyinggung soal adanya ratusan wajib pilih yang belum dicoklit di Desa Tepian Kecamatan Sembakung yang tidak dicoklit, Hariadi mengaku telah merekomendasikan kepada KPU setempat.
Ia katakan, sebanyak 250 warga yang belum dicoklit di Desa Tepian ini sekarang telah ditindaklanjuti oleh KPU Nunukan bersama jajarannya dengan turun kembali melakukan pemutakhiran pemilih.
Berita Terkait
Waspada COVID-19, Pergub segera dijadikan Perda Penindakkan
Rabu, 25 November 2020 10:23
Jelang pilkada, BNPT ingatkan maraknya hoaks dan provokasi
Kamis, 12 November 2020 8:41
Pjs Gubernur Kaltara: Pilkada harus adu gagasan, bukan adu kerumunan
Kamis, 8 Oktober 2020 18:55
Sekprov: surat permohonan bantuan pengamanan Pilkada 2020 adalah hoaks
Selasa, 6 Oktober 2020 2:17
Resmi, Pilkada serentak 2020 tanpa konser musik
Kamis, 24 September 2020 7:48
Ini tahapan penindakan pelanggar protokol COVID-19 di Pilkada 2020
Selasa, 22 September 2020 6:38
Ini peraturan cabut nomor paslon Pilkada yang positif COVID-19
Selasa, 22 September 2020 6:07
Jubir Presiden katakan Pilkada tetap sesuai jadwal
Senin, 21 September 2020 13:49