Vaksin COVID disebut pemerintah mulai tersedia November 2020

id Vaksin,Corona

Vaksin COVID disebut pemerintah mulai tersedia November 2020

Pemerintah Indonesia sebut vaksin COVID mulai tersedia November 2020

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa pasokan vaksin COVID-19 mulai tersedia pada November 2020 seiring dengan kapasitas produksi sejumlah produsen vaksin yang bekerja sama dengan Indonesia.

Ketersediaan vaksin itu dipastikan dalam pertemuan delegasi Indonesia yang terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir saat bertemu dengan pimpinan perusahaan produsen vaksin COVID-19 yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac di China, Sabtu (10/10) .

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, disebutkan jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Baca juga:Luhut bertemu Menlu China bahas kerja sama hadapi COVID-19

Untuk tahun ini, Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose/dosis tunggal vaksinasi) pada November 2020, dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.

Sementara G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose/dua dosis vaksinasi) tahun ini, dan yang 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.

Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentukbulk.

Baca juga:Optimisme sektor usaha terhadap perkembangan vaksin COVID-19

Untuk tahun 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose).

"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik," kata Menkes Terawan.

Ia mengatakan para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh pemerintah.

"Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah," katanya.

Baca juga:China bergabung dengan program vaksin WHO yang ditolak Trump

Terawan dan jajarannya telah menyiapkan program vaksinasi COVID-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas.

Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19.

Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin. Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerja samanya.

Dalam pertemuan itu, Terawan juga mengajak Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac untuk melakukan kerja sama transfer teknologi dengan Bio Farma dan kerja sama riset termasuk uji klinis dengan lembaga penelitian medis yang ada di Indonesia.

Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 29 produsen vaksin di 22 negara di dunia yang telah memperoleh Prakualifikasi Badan Kesehatan Dunia (PQ WHO) sehingga dipercaya dapat memenuhi kebutuhan vaksin di lebih dari 150 negara.

Menanggapi tawaran tersebut, Sinovac, Sinopharm, Cansino sangat antusias mengembangkan kerja sama dengan perusahaan dan lembaga penelitian medis Indonesia.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang juga merupakan Anggota Dewan Negara China juga telah mengusulkan dan memberikan lampu hijau agar perusahaan negeri tirai bambu berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagaimanufacturing hubuntuk vaksin di Asia Tenggara.

"China bersedia bekerja sama dengan Indonesia dalam penelitian, produksi dan distribusi vaksin, serta mendukung pertukaran antar lembaga penelitian medis terkait untuk membantu memastikan akses ke vaksin yang terjangkau di seluruh kawasan dan di seluruh dunia," kata Wang Yi.

Sementara itu Menko Luhut menyambut baik hal tersebut dan berharap lebih banyak kerja sama kedua negara tak hanya di bidang riset tapi hingga pertukaran dokter dan tenaga kesehatan.

"Saya ingin lebih banyak kerja sama antarrumah sakit, pertukaran dokter dan tenaga kesehatan, kolaborasi riset dan teknologi antara kedua negara," tutur Luhut.

Vaksin dari ketiga perusahaan asal China itu diketahui sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap ketiga dan dalam proses mendapatkanEmergency Use Authorization(EUA) di sejumlah negara.

Cansino melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Arab Saudi, Rusia, dan Pakistan. G42/Sinopharm melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Moroko dan Argentina. Sementara itu Sinovac melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Indonesia, Brazil, Turki, Banglades, dan Chile.

Emergency Use Authorizationdari Pemerintah China telah diperoleh ketiga perusahaan tersebut pada bulan Juli 2020. Pemerintah UAE ikut memberikanEmergency Use Authorizationkepada G42/Sinopharm.

Tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian Kesehatan, MUI dan Bio Farma juga dijadwalkan akan bertolak ke China pada 14 Oktober 2020 untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin produksi Sinovac, dan Cansino.

Sementara itu data untuk vaksin G42/Sinopharm akan diambil dari data uji klinis di UAE karena diproduksi di sana. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan kehalalan vaksin Sinovac dan Cansino akan dijamin melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data, begitu juga dengan kehalalan vaksin G42/Sinopharm.

"MUI-nya Abu Dhabi sudah menyatakanno issuedengan kehalalan vaksin G42," tutup Honesti.


Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nusarina Yuliastuti

Pewarta :
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar