Demokrat versi Moeldoko ditolak Kemenkumham

id Moeldoko,Demokrat

Demokrat versi Moeldoko ditolak Kemenkumham

Demokrat kubu Moeldoko

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu

Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko telah menyerahkan berkas-berkas kepengurusan ke Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU).

Baca juga: Partai Demokrat ingatkan kubu KLB Indonesia negara hukum

Baca juga: Jubir: Moeldoko akan lakukan penertiban di internal Demokrat


Berkas berupa permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB tersebut telah diteliti dan dipelajari oleh Kemenkumham, termasuk melihat ketentuan undang-undang serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai termasuk keabsahan pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.

Pada prosesnya, Kemenkumham juga memberikan kesempatan kepada pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang untuk melengkapi berkas bila ada kekurangan.

Baca juga: Moeldoko: Keputusan jadi ketum untuk selamatkan Demokrat dan bangsa

Baca juga: Kuasa hukum: Legal standing AHY jelas Ketua Umum Partai Demokrat
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor

Pewarta :
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA 2021