BI dorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltara

id Bank Indonesia

BI dorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltara

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Bambang Irwanto  saat peluncuran Program UMKM Onboarding 2022 se-Provinsi Kaltara di Tarakan, Senin (29/3). ANTARA/HO - Humas BI.  

Tarakan (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara
mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di wilayah Kaltara.

"BI terus berupaya mendorong ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah pandemi COVID-19," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Bambang Irwanto di Tarakan, Kaltara, Rabu.

Selain itu, BI turut mendorong implementasi, edukasi dan kampanye sertifikasi halal kepada pelaku UMKM.

KPwBI Provinsi Kaltara bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait melaksanakan kegiatan dengan tema “Penyelenggaraan Sosialisasi Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH)" serta peluncuran Program UMKM Onboarding 2022 se-Provinsi Kaltara.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 - 29 Maret 2022 secara hybrid ini diikuti oleh pelaku 170 pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Kaltara.

Pada SJH kali ini, Bank Indonesia menargetkan cakupan peserta yang lebih luas, yaitu UMKM yang ada di Kaltara.

“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu bagian dari strategi dalam menjaga stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional," kata Bambang.

Dia menyampaikan ekonomi syariah di Indonesia memiliki ruang tumbuh yang cukup besar mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Sementara itu, Staf Ahli Pemerintah Provinsi Kaltara, Amir Bakri menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang telah menginisiasi program SJH bagi UMKM yang ada di wilayah Kaltara ini.

“Melalui program ini, Pemprov. Kaltara berharap semakin banyak UMKM di Provinsi Kaltara yang memiliki sertifikat halal," kata Amir.

Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepastian mutu serta proses pengolahan makanan dan minuman bagi konsumen, khususnya yang ada di Kaltara.
Baca juga: Kaltara alami deflasi sebesar 0,01 persen