Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan bahwa pengawasan inspektur tambang yang ada di Kaltara kurang maksimal.
“Dengan puluhan izin yang dikeluarkan oleh pusat itu di Kaltara hanya satu inspektur tambang dan itu mustahil untuk bisa diawasi inspektur tambang,” kata Zainal dalam keterangan tertulis diterima di Tarakan, Kaltara, Kamis.
Menurutnya pengawasan aktifitas minerba akan mengalami kesulitan jika hanya mengandalkan satu inspektur tambang saja. Sebab, cakupan wilayah Kaltara begitu besar.
Belum lagi persoalan tumpang tindih izin usaha antara sektor perkebunan dengan sektor pertambangan. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan langsung lokasi-lokasi pertambangan.
“Ini kenapa terjadi tumpang tindih, karena pusat hanya mengeluarkan tapi tidak turun ke lapangan melihat,” katanya.
Gubernur menyarankan untuk membuat grup berbasis internet yakni dengan aplikasi Whatsapp (WA) khusus provinsi yang memiliki wilayah pertambangan untuk memudahkan koordinasi.
“Untuk kelancaran inisiasi ini perlu diinisiasi oleh instansi terkait untuk membuat grup WA khusus kepala daerah yang memiliki tambang-tambang,” kata Zainal.
Baca juga: Cakupan vaksinasi campak di Kaltara di bawah target nasional
Gubernur Kaltara minta inspektur tambang optimalkan kinerja
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. ANTARA/Dinas KISP Provinsi Kaltara.
