Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan bahwa pengawasan inspektur tambang yang ada di Kaltara kurang maksimal.
“Dengan puluhan izin yang dikeluarkan oleh pusat itu di Kaltara hanya satu inspektur tambang dan itu mustahil untuk bisa diawasi inspektur tambang,” kata Zainal dalam keterangan tertulis diterima di Tarakan, Kaltara, Kamis.
Menurutnya pengawasan aktifitas minerba akan mengalami kesulitan jika hanya mengandalkan satu inspektur tambang saja. Sebab, cakupan wilayah Kaltara begitu besar.
Belum lagi persoalan tumpang tindih izin usaha antara sektor perkebunan dengan sektor pertambangan. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan langsung lokasi-lokasi pertambangan.
“Ini kenapa terjadi tumpang tindih, karena pusat hanya mengeluarkan tapi tidak turun ke lapangan melihat,” katanya.
Gubernur menyarankan untuk membuat grup berbasis internet yakni dengan aplikasi Whatsapp (WA) khusus provinsi yang memiliki wilayah pertambangan untuk memudahkan koordinasi.
“Untuk kelancaran inisiasi ini perlu diinisiasi oleh instansi terkait untuk membuat grup WA khusus kepala daerah yang memiliki tambang-tambang,” kata Zainal.
Baca juga: Cakupan vaksinasi campak di Kaltara di bawah target nasional
Berita Terkait
Anggota Komisi VII DPR RI: Perusahaan Besar Harus Prioritaskan Kesejahteraan Karyawan
Jumat, 22 November 2024 15:26
Pjs Gubernur Kaltara Hadiri RDP Kesiapan Pilkada Serentak
Kamis, 21 November 2024 8:03
Kaltara Siap Jadi Penyangga Strategis IKN
Kamis, 21 November 2024 7:46
Pjs Gubernur Kaltara Kunjungi IKN Untuk Perkuat Sinergi dan Kerja Sama
Kamis, 21 November 2024 7:34
Dorong Masyarakat Tana Tidung Berpartisipasi Dalam Pilkada Serentak 2024
Kamis, 21 November 2024 7:27
Dorong Masyarakat Tana Tidung Berpartisipasi Dalam Pilkada Serentak 2024
Selasa, 19 November 2024 19:58
Dies Natalis ke 11 GMKI Tarakan, Perkuat Tali Silaturahmi Mahasiswa Kristen
Senin, 18 November 2024 17:14
Komunitas Bhayangkara Runners Polda Kaltara Mengikuti Lomba Beach Run 5Km
Senin, 18 November 2024 7:40