Berkunjung ke Kaltara, MSF siap lakukan "asessment" kesehatan

Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A Paliwang SH M.Hum., didampingi kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltara, Usman SKM, M.Kes., menerima kunjungan serta audiensi Medecins Sans Frontieres (MSF) Indonesia atau Dokter Lintas Batas di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (31/8).

Direktur MSF Indonesia, Jesper Hildebrant Brix, menyampaikan bahwa MSF berencana ingin melakukan assessment atau penilaian terkait perawatan bidang kesehatan. Salah satunya menyangkut tantangan Bumi Benuanta dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Jadi kegiatan ini untuk melihat potensi apa saja yang bisa dilakukan MSF di Kaltara, khususnya terkait dengan bidang Kesehatan, termasuk komitmen membantu peningkatan SDM di Kaltara yang mana dapat melalui training,” jelasnya.

Salah satunya yang menjadi titik awal assessment/peniliai yakni di Desa Binter Samunti, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan.

“Jadi dari Desa Binter akan menjadi startingnya. Hal ini dikaitkan dari informasi yang sudah diterima, alasannya mengapa? karena Desa Binter angka nutrisi masih tergolong rendah,” paparnya.

Dari itu, dalam memudahkan langkah tersebut, perlunya MSF berdialog langsung dengan jajaran terkait seperti kepala daerah, kepala OPD terkait hingga tenaga kesehatan untuk mengetahui bagaimana kondisi riilnya.

Dalam kesempatan tersebut, MSF menawarkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov Kaltara, yang mana MoU dengan Menteri Kesehatan yang sudah ada saat ini akan berakhir pada Januari 2024 nanti. “Jadi kalau ini deal dengan Kaltara, MoU yang baru kami akan mulai menandatanganinya, otomatis di tahun depan (2023, red). Tapi kami berharap tetap bisa memulainya segera,” tutur pria berkebangsaan Denmark ini.

Gubernurpun merespon positif rencana yang dipaparkan pihak MSF yang dalam hal ini disampaikan Jesper Hildebrant Brix. Perihal MoU Gubernur Zainal ingin menyesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat.

“Kita melihat apa saja yang sudah disepakati pusat, nanti biar daerah mengikuti turunan yang sudah ada. Karena harus mengikuti peraturan di Negara Republik Indonesia. Setelah nanti selesai MoU tingkat pusat kita nanti menyesuaikan untuk melakukan MoU juga dengan Dokter Lintas Batas dengan Pemprov Kaltara dan siap membantu rekomendasi ke pusat terkait percepatannya,” ujarnya.

Berkaitan dengan kondisi terkini pandemic Covid-19 di Kaltara, Gubernur menjelaskan bahwa telah melakukan langkah cepat dalam penanganannya. Terbukti saat ini di Kaltara sudah terdapat 3 kabupaten yang sudah masuk zona hijau dan 2 kabupaten/kota yang masih zona kuning.

“Pemerinta Provinsi bekerjasama dengan Kepolisian, TNI Angkatan Darat dan BIN untuk bersama-sama melakukan kegiatan vaksinasi serentak dan sampai saat ini juga masih melakukan vaksinasi tahap 3 atau booster,” jelasnya.

Nantinya, ketika program ini mulai berjalan Gubernur mengingatkan untuk mempersiapkan moda transportasi yang memadai untuk memudahkan dalam menjangkau den membawa peralatan medis ke wilayah terpencil seperti di Desa Binter. “Sebab di Kaltara ini baru memiliki 1 ambulans yang bergerak di air dengan kondisi yang sudah tidak prima,” tuntasnya. (dkisp)

Baca juga: Sepakat dorong percepatan KIHI, Gubernur: Presiden bakal kembali ke Kaltara
Baca juga: Kaltara pacu modernisasi pemahaman politik
Baca juga: Hadiri Adat Dayak Tenggalan, Gubernur Kaltara minta lestarikan budaya
Baca juga: Gubernur Serahkan Sertifikat Tiga Instansi Vertikal