Komwas SKK Migas: Perlu peran Polri bagi kelancaran operasional

Tanjung Selor (ANTARA) - Komwas (Komisi Pengawas) SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) menilai, perlu peran Polri bagi kelancaran operasional mengelola potensi strategis nasional itu.

"Sektor hulu migas wilayah Kalimantan Sulawesi (Kalsul) berkontribusi besar capaian 'lifting' minyak (minyak hasil produksi yang telah diolah dan siap untuk digunakan) dan gas bumi nasional sehingga perlu kolaborasi dengan Polri demi kelancaran operasional, khususnya dalam aspek keamanan," kata M Adnas, Tenaga Ahli Komwas SKK Migas Bidang Hukum di Tanjung Selor, Jumat.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan silaturahmi antara SKK Migas Kalimantan Sulawesi (Kalsul) bersama KomwasSKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) dengan Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Adityajaya.

“Untuk itu kami Komisi Pengawas SKK Migas meminta SKK Migas semakin meningkatkan kolaborasi dengan Polri untuk mendukung kelancaran operasional hulu migas,” kata M Adnas.

Lanjutnya, kebutuhan atau konsumsi minyak nasional sangat tinggi, tidak sebanding dengan kemampuan produksi minyak nasional, sehingga sebagian besar harus diimpor. Jika impor terus semakin membesar, maka beban keuangan negara akan semakin berat.

Presiden RI Indonesia telah menetapkan target lifting minyak nasional sebesar 1 juta BOPD dan gas bumi sebesar 12 MMCFD pada tahun 2030.

Sehingga, imbuhnya melalui SKK Migas dan KKKS dituntut untuk mencapai target lifting migas yang sudah ditentukan oleh Pemerintah tersebut. Agar hulu migas dapat memberikan kontribusi maksimal untuk pendapatan negara.

“Dengan dukungan dari Polri harapannya hulu migas dapat berjalan lancar, tidak terganggu apalagi sampai terhenti,” harapnya.

Sementara Kepala SKK Migas Kalsul Azhari Idris mengatakan saat ini migas masih menjadi energi utama meskipun adanya tuntutan global akan transisi energi menjadi energi baru terbarukan (tahun 2060), namun Industri hulu migas masih akan memegang peranan strategis dalam perekonomian pembangunan nasional maupun daerah.

Azhari menyampaikan Kalimantan Utara sangat membutuhkan suplai energi untuk mendukung perekonomian dan rencana pembangunan daerah. Di sisi lain, potensi migas Kalimantan Utara cukup bagus.

Untuk itu penting meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan semua stakeholder guna mendukung kelancaran kegiatan hulu migas di provinsi ini.

Bahkan di wilayah Kalimantan Utara saat ini telah dibangun mini LNG Plant pertama di Indonesia ada di Tana Tidung, yang dioperasikan oleh PT Kayan LNG Nusantara.

Rencananya akan diresmikan dalam waktu dekat pada tahun ini. Suplai gas untuk Mini LNG tersebut berasal dari KKKS JOB Pertamina-Medco E&P Simenggaris.

“Terima kasih kerjasama selama ini yang telah berjalan baik. KKKS cukup banyak mendapat support dari Polda Kaltara termasuk para Kapolres di daerah,” tuturnya.

Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Adityajaya mengatakan sesuai arahan Presiden dan Kapolri agar Polri dapat berpartisipasi mendukung perkembangan ekonomi dan kelancaran investasi.

Informasi mengenai pengelolaan hulu migas akan sangat membantu Polri saat melakukan komunikasi dan memberikan penjelasan ke masyarakat, mengenai peran strategis hulu migas.

“Kita perlu mengintensifkan komunikasi antara SKK Migas – KKKS dengan Polri, sehingga pada akhirnya Polri secara maksimal dapat mendukung kelancaran operasional hulu migas,” pungkas Kapolda.