Sinergi Pemerintah dan Pelaku Sektor Hulu Migas Dukung Kebijakan Swasembada Pangan dan Energi

Tarakan (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama KKKS di wilayah Kalimantan dan Sulawesi melaksanakan kegiatan Upstream Oil and Gas Executive Meeting wilayah Kalimantan dan Sulawesi antara SKK Migas - KKKS dengan Kepala Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait diselenggarakan 4-5 Desember 2024 di Yogyakarta.


Executive meeting merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk memberikan update informasi kepada Kepala Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah antara lain mengenai pengelolaan dan prospek kegiatan usaha hulu migas di wilayah Kalimantan
dan Sulawesi.

Rencana kerja program operasi & project yang telah terlaksana pada tahun 2024 serta rencana kegiatan operasi yang akan dilakukan pada tahun 2025 di wilayah
Kalimantan dan Sulawesi dan tantangan operasi yang dihadapi.

Dengan tujuan utama yakni
diperolehnya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk kelancaran kegiatan hulu migas.

Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rusdy Mastura dengan didampingi oleh Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dan Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris serta Ketua Panitia, Movina Nasriati (Eni Indonesia) dan disaksikan oleh peserta yang hadir dari berbagai daerah dalam pertemuan dimaksud.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi menyampaikan bahwa kegiatan ini mendukung visi dan misi Pemerintahan yang baru dalam hal peningkatan swasembada pangan dan swasembada energi.

Penyelarasan kegiatan eksplorasi eksploitasi dan produksi migas dengan program swasembada pangan khususnya di kawasan yang ditetapkan untuk pertanian perlu dibahas secara komprehensif agar pengembangan sektor migas tidak mengganggu program ketahanan pangan melainkan mendukung integrasi keduanya.

“Dengan sinergi yang baik antar pihak terkait kita dukung program pemerintahan yang baru tanpa mengorbankan sector lain” kata Azhari.

Wilayah Kalimantan dan Sulawesi masih memiliki potensi cadangan migas yang cukup baik.

Hal ini dapat diliat dari upaya dan geliat kegiatan operasi yang sedang dilakukan oleh para KKKS, dari pulau Kalimantan ada KKKS Kalisat Energi Nasional yang akan melaksanakan pengeboran di Mahakam Ulu.

Grup Pertamina Hulu Indonesia yang sedang giat melaksanakan Optimalisasi Pengembangan Lapangan Lapangan (OPLL) dan pengeboran, di selat Makassar ada Eni Indonesia yang sedang focus mengembangkan lapangan PSN IDD dan Geng North.

Di Sulawesi terdapat JOB Tomori yang saat ini sedang mengembangkan enoro Selatan dan terdapat KKKS yang melaksanakan pengeboran.

Berbagai tantangan juga dihadapi oleh para KKKS dari area operasi yang berada di remot area, pemenuhan syarat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), PPLB, perambahan lahan, pengamanan WK, isu sosial, isu security dan berbagai tantangan lainnya.

“Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dan dukungan dari para stakeholder untuk meminimalisir tantangan yang timbul untuk memastikan kelancaran kegiatan hulu migas” terang Azhari.

Sedangkan Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN / Bappenas; Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph. D menyampaikan perlunya sinergi pemerintah dan pelaku sektor
hulu migas untuk mendukung kebijakan swasembada energi ini.

Apabila melihat porsi bauran
energi tahun 2023 kemarin, porsi bauran minyak dan gas bumi (migas) yang tinggi menunjukkan bahwa ketahanan energi Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber energi migas khususnya sektor industri dan transportasi.

Gas bumi merupakan sumber energi ideal yang dapat diandalkan dalam masa transisi menuju energi terbarukan dengan tetap memperkuat ketahanan energi.

Pemanfaatan gas bumi banyak
digunakan pada sektor Industri dan jargas rumah tangga.

Hal ini didukung pula dengan
potensi Indonesia yang memiliki kekayaan cadangan Gas yang cukup besar.

Ditambahkan oleh Nizar, sebenarnya minyak bumi masih menjadi salah satu pilar dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Namun pengembangan minyak bumi kedepan diarahkan untuk mendukung implementasi transisi menuju energi bersih melalui peningkatan kualitas BBM rendah emisi dan implementasi mandatori Bahan Bakar Nabati (BBN) seperti
B35 dan B40.

Isu lainnya yang dibahas dalam pertemuan, yakni mengenai strategi atau rencana untuk mengelola dan mengaktifkan kembali sumur-sumur idle yang ada di wilayah kerja migas yang
dikelola KKKS.

Upaya ini termasuk upaya reaktivasi sumur untuk meningkatkan produksi
migas, serta penerapan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Dengan memaksimalkan hasil dari sumur - sumur yang sudah ada dan diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung kemandirian energi nasional.

Disampaikan Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Harris, S.T, M.T; Tranformasi energi dalam menuju sumber energi berkelanjutan oleh swasembada energi, transisi energy menuju era dekarbonisasi 2025 – 2029.

Meliputi penyiapan regulasi/roadmap, pemanfaatan gas sebagai energi transisi, efisiensi/teknologi rendah carbon, fuel switching (ke bahan bakar yang yang lebih rendah emisi).

Kerjasama dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengembangan sumber daya manusia, diperlukan untuk mencapai transisi energi yang adil dan memenuhi
tujuan mitigasi perubahan Iklim.

Industri Hulu Migas di wilayah Kalimantan & Sulawesi, menurut Ma'ruf Affandi -
Koordinator pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa kegiatan hulu migas di wilayah Kalsul masih menjadi penyumbang produksi migas yang cukup besar
bagi total produksi nasional.

Kalsul masih menyumbang 12% produksi minyak dan 30% produksi gas secara nasional.

Besarnya kontribusi ini tentunya akan meningkat di masa datang terlebih pasca ditemukannya cadangan baru di Geng North dan pengembangan
lapangan IDD oleh Eni yang merupakan PSN.

Tambahan cadangan ini nantinya pun dapat mengaktivasi kembali beberapa train yang ada di Badak LNG Bontang.

Azhari Idris menambahkan, Alih fungsi lahan sawah menjadi tantangan swasembada pangan
nasional dan swasembada energi.

Alih fungsi lahan pertanian yang dialihkan menjadi kepentingan umum untuk keperluan pengembangan industri hulu migas, menjadi tantangan
dan harus sinergitas secara bersama.

"Bagaimanapun keduanya harus berjalan berdampingan tanpa ada yang dirugikan," lanjut Azhari.

Pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat; telah dilakukannya kajian kelayakan strategis; disusun
rencana alih fungsi lahan; dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan/perundangan yang
berlaku.

Saat ini di wilayah Kalsul terdapat dua area yang sedang berproses pengurusan LP2B yakni Energy Equity Epic Sengkang di Wajo dan JOB Tomori di Kabupaten Banggai.

Industri hulu migas sangat berkomitmen dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Upaya peningkatan lifting, eksplorasi masif, optimalisasi lapangan produksi dan
reaktivasi lapangan dan sumur idle dilakukan guna menambah produksi demi menjaga ketahanan energi Nasional dan mewujudkan swasembada energi.

“Kami tidak dapat berjalan
sendiri, perlunya dukungan dari Pemerintah Daerah dan para stakeholder dalam mendukung upaya ikhtiar kami. Kami berterima kasih sekali terhadap dukungan yang telah diberikan
selama ini sehingga tercipta kelancaran operasi hulu migas hingga saat ini.” kata Azhari.
Baca juga: SKK Migas Konsisten Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Baca juga: SKK Migas Kalsul bersama KKKS Kalsul Gelar Lokakarya Bersama Media