Adapun Bawaslu Kaltara telah memberikan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara terkait dengan integritas dalam memberikan pelayanan bagi setiap Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang mendaftar.
“Pemberlakuan sama kepada seluruh calon yang datang mendaftar ke KPU misalnya dalam hal pelayanan itu harus berimbang seperti jika ada sambutan semacam tarian atau pengalungan dan hal lainnya itu harus rata juga diberlakukan kepada setiap Bakal Pasangan Calon (Bapaslon)”, kata Sulaiman sebagai Pimpinan Bawaslu Kaltara.
Bawaslu Kaltara juga mendorong kepada KPU untuk melakukan pengecekan dokumen dan administrasi dari setiap Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang telah menyerahkan berkasnya untuk mendaftar. Hal ini guna memastikan keabsahan dan keaslian dokumen administrasi yang dimiliki oleh Bapaslon.
“Karena kita tau berdasarkan pengalaman kita ada kemarin Caleg yang kita temukan itu dokumen administrasinya palsu, makanya kita mendorong KPU memastikan administrasi Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) itu asli”, katanya.
Dijelaskannya, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri menjadi atensi Bawaslu Kaltara kepada partai politik (parpol). Dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri dilarang terlibat dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur.
Baca juga: Hadiri Rakor Penguatan Kelembagaan di Kaltara, Lolly Suhenty ingatkan bahwa integritas wajah lembaga
Baca juga: Bawaslu apel siaga pengawasan partisifatif di perbatasan, ajak warga awasi Pilkada
Baca juga: Bimtek Bawaslu Kaltara-UGM, agar Panwascam mampu tangani sengketa proses antarpeserta pemilihan
“Kita menghimbau kepada partai politik agar tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri untuk mengantarkan atau datang ke kantor KPU mendaftarkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur”, ujarnya.
Selain mengawasi pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Kaltara juga akan terus melakukan pengawasan melekat pada proses verifikasi dokumen administrasi dari setiap calon.
“Memang hari ini yang kita pastikan itu B1 KWK, B1 KWK dan syarat calonnya harus lengkap dan dipastikan asli, kedepannya juga kita akan terlibat terus dalam proses verifikasi dokumen administrasi”, kata Sulaiman.
Baca juga: Bawaslu Kaltara Launching Pengawasan Partisipatif dalam Pilkada Serentak
Baca juga: Bawaslu RI Mengecek Kesiapan Pengawas Pilkada di Perbatasan Malaysia
Baca juga: Pengawasan Bawaslu Bulungan untuk Coklit ke masyarakat Punan Batu Benau
Baca juga: Bawaslu Tarakan Meluncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada 2024
