Hal itu disampaikan Arif Rochman,Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kaltara di Tanjung Selor,Sabtu.
Hal itu diutarakanpada acara dialog danpenandatangan MoU (Kesepahaman Bersama) dan Perjanjian Kerja Sama Bawaslu Kaltara bersama media di Kalimantan Utara.
"Kami sangat membutuhkan media karena beberapa fungsinya, termasuk fungsi pengawasan,hal itu penting bagi setiap lembaga termasuk Bawaslu agar saat bekerja tidak melampaui kewenangan, " papar dia.
Baca juga: Bawaslu Kaltara gelar Internalisasi Nilai Pancasila, tekankan integritas pengawas Pilkada
Baca juga: Bawaslu Kaltara buka pendaftaran 1.363 Pengawas TPS, ini syaratnya
Baca juga: Bawaslu sebut pendaftaran Pilkada Kaltara sudah adil bagi semua paslon
Sebagai lembaga pengawas, maka kerja-kerja Bawaslu perlu juga mendapat pengawasan agar tidak melangkah ke luar dari kewenangan mereka.
"Setiap masukan atau kritikan akan kami terima dengan lapang dada, mengingat tujuannya pasti untuk perbaikan kualitas pelaksanaan pesta demokrasi ini, " katanya.
Dalam acara bertema "Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu", ia menambah bahwa peran lain yang diharapkan adalah fungsi sosialisasi bagiberbagai kebijakan pemerintah, termasuk tahapan Pilkada.
Peran media massa, kata dia sangat strategis dalam menghasilkan pesta demokrasi yang berkualitas.
"Maupun berbagai hal terkait informasi, mengingat hal itupenting bagi suksesnya Pilkada karena hakikatnya kita ingin agar pesta demokrasi ini bisa berjalan baik dan berkualitas, " paparnya.
Media juga diharapkan untuk menjalankanfungsi pendidikan dan promosi terutama menyampaikan hal-hal yang benar atau meluruskan berbagai informasi yang salah atau hoaks.
Baca juga: Bawaslu Kaltara lakukan pengawasan pendaftaran bapaslon kepala daerah di KPU
Baca juga: Hadiri Rakor Penguatan Kelembagaan di Kaltara, Lolly Suhenty ingatkan bahwa integritas wajah lembaga
Baca juga: Bawaslu apel siaga pengawasan partisifatif di perbatasan, ajak warga awasi Pilkada
