Oleh M Rusman
Nunukan, 24/1 (Antara) - Pengurus Persatuan Guru RI Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan, pelatihan bagi guru-guru di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13) terkendala anggaran.
Ketua PGRI Kabupaten Nunukan, Husin Manu di Nunukan, Sabtu mengatakan, menghadapi pelaksanaan K-13 yang direncanakan seragam pada 2018 seluruh Indonesia maka seluruh tenaga guru harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu.
Ia mengatakan, tenaga guru di perbatasan dipastikan akan mengalami kesulitan menerapkan K-13 bagi anak didiknya apabila belum mendapatkan pelatihan khusus, buku pelajaran dan fasilitas belajar lainnya.
Menurut dia, jumlah tenaga guru di Kabupaten Nunukan yang telah mendapatkan pelatihan kurikulum diperkirakan baru mencapai 20 persen sehingga dibutuhkan anggaran yang memadai karena jangkauan antar kecamatan berjauhan akibat kondisi geografis.
Husin Manu mengungkapkan, sebenarnya Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan telah mendapatkan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp98 juta untuk pelatihan K-13 namun dikembalikan karena dianggap tidak mencukupi.
Pemkab Nunukan melalui Dinas Pendidikan yang diharapkan menambah anggaran tersebut sebesar 15 persen dari Rp98 juta itu ternyata tidak mampu, kata Kepala sekolah SMAN Nunukan Selatan ini.
"Dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini terpaksa dikembalikan karena tidak cukup untuk membiayai pelatihan guru-guru di Kabupaten Nunukan. Sementara Dinas Pendidikan (Nunukan) tidak bersedia menambah dengan alasan tidak ada anggaran," ucap dia.
Ia juga mengatakan, tenaga guru yang telah mengikuti pelatihan hanya diberikan materi terkait rencana program pengajaran (RPP) semata yang dianggapnya tidak perlu materi itu karena telah dilakukan setiap semester. ***4***