Disitu dipaparkan juga hasil audit internal oleh konsultan independen terhadap pengelolaan keuangan di Bankaltim yang menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil audit ini penting disampaikan kepada seluruh pemegang saham sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tahun 2016 atas setiap dana yang ditanamkan pemilik saham untuk tahun 2016.
Terhadap Opini WTP itu, Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie khususnya memberi apresiasi tinggi terhadap Bankaltim. Ini, menurut Irianto, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang saat ini telah menanamkan modalnya sebesar Rp 150 miliar. Bahkan, gubernur memiliki niatan besar untuk menambah besaran modal yang ditanamkan itu. “Bila modal yang ditanamkan bertambah, maka laba bersih yang diterima pun meningkat. Bayangkan saja, pada 31 Desember 2016 kita menanamkan modal Rp 150 miliar, dalam waktu kurang dari 4 jam (1 Januari 2017, Red.) kita sudah memperoleh pembagian dividen sekitar Rp 32 juta. Bagaimana kalau 365 hari?†ujar gubernur.
Irianto berencana meningkatkan modalnya hingga menempatkan Pemprov Kaltara sebagai pemegang saham terbesar kedua di Bankaltim, setelah Pemprov Kaltim. Untuk diketahui, saat ini Pemprov Kaltim memiliki saham terbesar pertama di Bankaltim dengan modal yang ditanamkan mencapai Rp 1,2 triliun. “Pemegang saham terbesar kedua di Bankaltim saat ini kan, Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) dengan sahamnya mencapai Rp 450 miliar. Pemprov Kaltara harus mampu melampaui itu,†kata gubernur.
Jika mampu meningkatkan modalnya hingga diatas Rp 450 miliar, dan Pemprov Kaltara menjadi pemegang saham terbesar kedua di Bankaltim, benefit yang diperoleh cukup banyak. Selain deviden yang cukup besar, ini juga memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kaltara. Juga mampu meningkatkan geliat perekonomian di Kaltara, sebab Bankaltim akan memprioritaskan kredit atau pinjaman pada kegiatan usaha di Kaltara, utamanya ekonomi kecil dan menengah ke atas.
“Rencana penambahan kepesertaan modal di Bankaltim akan kita usulkan terlebih dulu ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kaltara. Setelahnya, kita ajukan ke Bankaltim. Prosesnya akan dilanjutkan Bankaltim ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan),†urai Irianto.
Rencana penambahan kepesertaan modal di Bankaltim ini, dimungkinkan dilakukan secara bertahap pada tahun ini. Minimal, bisa mencapai angka Rp 500 miliar, dan bukan tidak mungkin mendekati angka Rp 1 triliun.
Ditanya soal ini, Dirut Bankaltim, Zainuddin Fanani mengungkapkan bahwa keinginan Pemprov Kaltara untuk menambah kepesertaan modalnya di Bankaltim sangat disambut baik oleh pihaknya. Menurutnya, ini akan memberikan imbal balik yang positif bagi kedua belah pihak. “Jelas sekali manfaat yang akan diperoleh Kaltara, selain peningkatan PAD dan pembagian dividen yang cukup besar, geliat pembangunan infrastruktur dan perekonomian pun akan semakin terasa,†kata Zainuddin.
Sebagaimana diketahui, saat ini total kepesertaan modal di Bankaltim mencapai nilai total Rp 3,2 triliun dengan para pemilik modal atau pemegang saham adalah 2 pemerintah provinsi yakni Pemprov Kaltim dan Kaltara, dan 14 pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim dan Kaltara. Satu kabupaten baru, belum menyertakan modalnya di Bankaltim, yakni Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu).