Jakarta (Antara News Kaltara) - Keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Paris untuk perubahan iklim menempatkan pemerintahan sub-Nasional sebagai peluang menggantang harapan. Salah satu platform pemerintahan sub-Nasional yang dapat diandalkan adalah Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim (Governors' Climate and Forests Taskforce atau GCF) yang beranggotakan para gubernur dari 35 Provinsi dan Negara Bagian di seluruh dunia. Salah satu di antaranya Kalimantan Utara (Kaltara).
Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah dalam pertemuan tahunan forum GCF tahun ini. Pertemuan penting pada 25 hingga 29 September 2017 ini akan digelar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Para gubernur anggota GCF seluruh dunia dari 8 negara.
Dalam rangka menuju pertemuan tahunan tersebut, para gubernur anggota GCF Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan persiapan di Hotel Pullman, Jakarta, pada 18 Juli lalu untuk membahas langkah-langkah strategis yang diperlukan guna menyambut pertemuan tersebut.
Hadir pada pertemuan ini, perwakilan pemerintah provinsi anggota GCF Indonesia yang meliputi: Aceh, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar), Kaltim, Kaltara, Papua, dan Papua Barat. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, dari pertemun itu telah dirumuskan sejumlah poin kepedulian pemerintahan sub-Nasional terhadap hutan dan perubahan iklim dalam suatu platform yang disebut 'Balikpapan Challenge'.
Balikpapan Challenge, terangnya, adalah inisiatif baru dari Pemerintahan Sub-Nasional setingkat Provinsi dan Negara Bagian yang menyatukan pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, petani, dan masyarakat adat dalam komitmen aksional mengurangi deforestasi dan memerangi perubahan iklim.
Disebutkan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sebagai tuan rumah GCF, bersama dengan Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) sebagai Sekretariat GCF Indonesia, akan meluncurkan platform Balikpapan Challenge pada Pertemuan Tahunan GCF di Balikpapan nanti.
Dalam pertemuan persiapan Selasa (18/7) lalu juga menghadirkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan Kementerian Pertanian, dan 17 mitra pembangunan dari Kedutaan Besar, Organisasi Donor, dan lembaga-lembaga non-pemerintah.
Sejumlah poin penting dihasilkan dalam pertemuan itu. Di antaranya, para gubernur anggota GCF mengajak kerja sama yang erat antara Pemerintah Nasional dan Sub-Nasional, serta semua pihak yang mempunyai perhatian pada pembangunan rendah emisi.
Kedua, menempatkan kelompok-kelompok yang hidupnya tergantung pada hutan, terutama masyarakat adat sebagai aktor yang harus diutamakan dalam mengatasi kerusakan hutan dan perubahan iklim. "Kami juga mengajak berbagai pihak, mitra pembangunan dan organisasi non-pemerintah untuk sama-sama mendukung dan mengawal proses menyiapkan Balikpapan Challenge dan mewujudkannya di masing-masing Provinsi dan Negara Bagian anggota GCF," kata Irianto yang menjadi anggota GCF secara aklamasi pada pertemuan tahunan di Meksiko, 2016 itu.
Berbagai pihak dari perwakilan negara lain dan donor mendukung rencana kerja GCF 'Balikpapan Challenge' dan melihatnya sebagai potensi besar untuk momentum aksi sub-Nasional sebagaimana dimandatkan Perjanjian Paris.