Tarakan (Antaranews Kaltara) - Anak wajib dilindungi dan ditingkatkan harkat dan martabatnya. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Sanusi saat menghadiri pertemuan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Kaltara di Ballroom Hotel Paradise, Tarakan, Selasa (27/3).
Guna menggapai tujuan itu, maka para pemangku kepentingan yang menangani perlindungan dan penanganan ABH wajib meningkatkan komitmennya. "Dengan semakin majunya teknologi informasi saat ini, kita dapat melihat sampai sejauh mana perkembangan anak-anak di dunia ini temasuk di Indonesia. Karena saat ini banyak terjadi kasus pada anak. Oleh karena itu, forum ini sangat penting keberadaannya bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara," ujar Sanusi.
Koordinasi penanganan ABH sedianya dilakukan lewat kerja sama lintas sektoral antar lembaga terkait. "Dengan terselenggaranya koordinasi ABH ini, sedianya mampu mencegah atau mengurangi stigmatisasi terhadap anak, khususnya di Kaltara. Dan, dengan adanya Forum Koordinasi ABH ini dapat pula mendorong penyelesaian mayoritas perkara terhadap anak serta dapat meningkatkan peran petugas non penegak hukum dalam perkara anak," kata Sanusi.
Komitmen antara lembaga terkait dan pemerintah daerah patut ditunjukkan dalam melaksanakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). "Kerja sama dengan pemerintah pusat memang menjadi syarat mutlak untuk keberhasilan penanganan ABH, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Karena ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian dalam menjalankan UU SPPA," jelas Sanusi.
Berita Terkait
Penandatanganan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan KUA PPAS 2024
Kamis, 30 November 2023 20:13
Pemkab-DPRD Bulungan sepakati kebijakan umum APBD 2024
Selasa, 15 Agustus 2023 11:26
Satgas sebut rencana akhiri PPKM bentuk penyesuaian kebijakan
Jumat, 23 Desember 2022 5:53
Studi Kebijakan Program Perumahan Oleh Tim Puslitbang Polri
Senin, 20 Juni 2022 15:57
Kapolri tekankan terus awasi implementasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng
Kamis, 12 Mei 2022 13:32
Kapolri minta HIPMI kawal kebijakan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi
Jumat, 18 Maret 2022 20:10
Mendag: Kebijakan minyak goreng satu harga dimulai 19 Januari
Rabu, 19 Januari 2022 6:24
Kamenag luruskan, umrah tak dihentikan tapi jadi kebijakan satu pintu
Senin, 17 Januari 2022 15:10