Perencanaan Kalimantan Masih Fokus Pemenuhan Infrakstruktur Konektivitas

Jakarta (Antaranews Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengatakan, program pembangunan di Kalimantan pada 2019 masih diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur. Utamanya untuk mendukung konektivitas.

Demikian disampaikan Irianto yang juga selaku Koordinator Forum Kerja Sama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) dalam paparannya pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan di Pullman Hotel Central Park Jakarta, Kamis (26/4). Kegiatan ini, dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Dikatakan Gubernur, sebelum pelaksanaan Musrenbang, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkaitnya, telah dilakukan pertemuan pra Musrenbang. Hingga akhirnya menetapkan program-program prioritas di Kalimantan. "Konektivitas sangat penting. Karena jika antar wilayah terkoneksi dengan baik, transportasi bagus, distribusi barang lancar, ekonomi akan membaik," ungkap Gubernur.

Kalimantan, kata Irianto, memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar. Termasuk kondisi dan posisi geografis yang strategis. Hanya saja, diakuinya, SDA yang begitu besar ini belum dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat Kalimantan. Hal ini dibuktikan dengan perhatian pusat ke wilayah Kalimantan yang belum maksimal. "Hampir sebagian besar sumber energi untuk kebutuhan di Pulau Jawa disuplai dari Kalimantan. Namun apa faktanya selama ini, listrik di sebagian wilayah Kalimantan yang masih byarpet, infrastruktur jalan rusak. Kondisi ini jauh dengan kondisi di wilayah Jawa, Sulawesi maupun Sumatera," ungkapnya.

Meski demikian, lanjutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kini perhatian pemerintah ke wilayah luar Jawa mulai dilakukan. Hal ini sesuai kebijakan pembangunan pemerintah yang tidak lagi Jawa Sentris, melainkan Indonesia Sentris.

Kalimantan, kata Irianto, kurang mendapat dukungan pendanaan dari pusat, karena dimungkinkan juga dukungan politis yang kurang. Sehingga seharusnya peran para legeslator atau wakil rakyat sangat dibutuhkan dalam memberikan dukungan politis, memperjuangkan pendanaan untuk wilayah Kalimantan.

Gubernur mengatakan, perencanaan ke depan diutamakan pada pemenuhan sarana infrastruktur. Utamanya sebagai pendukung konektivitas wilayah.

Sebagai pertimbangan, prioritas pembangunan tersebut, karena diakuinya, sejauh ini infrastruktur di sebagian bisar wilayah Kalimantan masih belum memadahi. Utamanya jalan, jembatan dan sarana lainnya. "Khusus untuk wilayah Kalinantan Utara (Kaltara), kita sudah membuat perencanaan pembangunan sejumlah jalan, jembatan, pelabuhan maupun bandara. Ini sebagai upaya kita memperlancar konektivitas dan membuka isolasi wilayah," ungkapnya.

Dari usulan tersebut, selain dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sendiri, sebagian besarnya diusulkan untuk mendapatkan dukungan dari pusat melalui APBN. "Dan alhamdulillah, pusat sangat merespons. Beberapa usulan kita disetujui, seperti pembangunan jalan di wilayah perbatasan, pelabuhan maupun beberapa bandara di daerah pedalaman," kata Irianto.

Sementara itu, dalam arahannya saat membuka Musrenbang, Mendagri menekankan pentingnya sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Dirinya juga mengapresiasi kegiatan Musrenbang Regional Kalimantan ini, dengan tujuan mensinkronkan dengan perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga mengingatkan agar dalam menyusun perencanaan mengedepankan kehati-hatian. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan atau bahkan mengarah pada penyimpangan. "Perencanaan merupakan salah satu 'wilayah' yang potensial terjadinya tindak pidana korupsi. Selain, soal izin maupun pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, saya tegaskan kembali kita harus berhati-hati. Lakukan perencanaan secara komprehensif, transparan dan akuntabel," ujar Mendagri.

Selain Mendagri, dalam Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro yang sekaligus juga memberikan paparan terkait rencana program dan pembangunan dari pusat, utamanya ke wilayah Kalimantan.

Khusus untuk Kaltara, dikatakan Bambang, ada beberapa perencanaan pembangunan yang akan dilakukan melalui kementerian atau lembaga terkaitnya. Beberapa program tersebut, sebagian merupakan usulan yang sampaikan Pemprov Kaltara. Di antaranya pembangunan jalan dari Malinau hingga Krayan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, kemudian dari Kementerian Perhubungan akan melakukan pengembangan dan pembangunan beberapa bandara di Kaltara. Termasuk beberapa proyek strategis lainnya.

Bambang juga menyampaikan, dukungan pemerintah terhadap percepatan realisasi program pengembangan Kawasan Industri dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara.

Usulan Rencana Kegiatan Beberapa Kementerian di Kaltara Pada 2019

1. USULAN KEMENTERIAN PUPR

- Preservasi pelebaran jalan batas Bulungan-Tanjung Selor sepanjang 48,6 kilometer

- Preservasi pelebaran jalan Sekatak Buji-Malinau sepanjang 103,5 kilometer

- Pembangunan jalan Long Pahangai-Batas Provinsi Kaltim-Provinsi Kaltara sepanjang 24,1 kilometer

- Pembangunan jalan Long Boh-Metulang-Long Nawang sepanjang 30,0 kilometer (Malinau)

- Pembangunan jalan Long Nawang-Long Pujungan sepanjang 63,9 kilometer (Malinau)

- Pembangunan jalan Malinau-Long Bawan 91,8 kilometer (Malinau)

- Pembangunan jalan perbatasan Provinsi Kaltara ruas Long Nawang-Long Pujungan-Langap sepanjang 12,8 kilometer (Malinau)

- Pembangunan jalan perbatasan Provinsi Kaltara ruas Metulang-Long Nawang sepanjang 5,7 kilometer (Malinau)

- Pembangunan jalan Mensalong-Tau Lumbis sepanjang 26,5 kilometer (Nunukan)

- Pembangunan jalan perbatasan Provinsi Kaltara ruas Long Midang (Krayan)-Malinau sepanjang 222,0 kilometer (Nunukan-Malinau)

- Pembangunan jembatan semi permanen perbatasan Kalimantan sepanjang 449,0 meter (Nunukan)

2. USULAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- Pengembangan Bandar Udara Long Ampung 1 (Malinau)

- Pengembangan Bandara Malinau 1

- Pengembangan Bandar Udara Long Bawan

- Pengembangan Bandara Nunukan 1

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2018