Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio mengatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Kaltara harus mampu menyamakan persepsi. Baik dari segi program maupun kegiatan pembangunan. Pasalnya, itu adalah kunci untuk melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. "Dengan begitu akan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2018," ujar H Udin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Kaltara di Hotel Pangeran Khar, Kamis (26/7).
Rakor ini, kata Wagub merupakan wadah koordinasi pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial di Kaltara. Misalnya, program jaminan dan perlindungan sosial, program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan program penanganan fakir miskin.
Dikatakan pula, dinamika hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mengalami perkembangan yang paling aktual karena lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Kegiatan ini sangat penting bagi seluruh unit teknis dalam bidang lingkungan Dinas Sosial. Salah satu upaya penyebarluasan informasi yang berkenaan dengan kebijakan serta perencanaan program dan anggaran pada bidang kesejahteraan sosial tahun 2018," ujar H Udin.
Wagub berharap agar peserta rakor dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan baik untuk kepentingan pelayanan masyarakat di Kaltara. "Mari kita manfaatkan kegiatan ini dengan baik sehingga kita dapat mengatasi masalah yang dihadapi di lapangan," tuntas H Udin.
Samakan Persepsi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial
SATU PERSEPSI : Wagub Kaltara H Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri dan membuka Rakor Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Kaltara, Kamis (26/7). (humasprovkaltara)
