Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan mengusulkan 2 jembatan timbang di ruas jalan Trans Kalimantan. Yaitu ruas antara Tanjung Selor-Berau dan Tanjung Selor-Malinau.
Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid mengatakan, pembangunan atau pengadaan jembatan timbang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya sebatas mengusulkan, setelah sebelumnya melakukan studi untuk lokasi penempatan jembatan timbang. “Sementara ini, baru kita lakukan studi lokasi untuk menentukan tempat yang pas untuk dibangun jembatan timbang. Apabila sudah ditentukan tempatnya, baru kita minta (usulkan) ke pemerintah pusat,” ujarnya, saat menghadiri Tabligh Akbar di Rumjab Gubernur, pekan lalu.
Saat ini, kata Taupan, rencana pembangunan jembatan timbang sedang dalam tahap penyelesaian masterplan. Menurutnya, tempat yang paling strategis adalah antara Tanjung Selor-Malinau dan Tanjung Selor-Berau. Mengingat, untuk jalan nasional menuju Berau, setiap hari dilintasi kendaraan bermuatan berat. Salah satunya, pengangkut buah kelapa sawit. “Dari sisi overload dan dimensinya, kelebihan. Karena itu, untuk saat ini Kementerian Perhubungan memfokuskan pembangunan jembatan timbang di Poros Tanjung Selor-Berau,” ujarnya.
Dengan muatan yang berlebih, kata Taupan, menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya ruas jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Bulungan dan Berau. “Kerusakan jalan yang terjadi ada kaitannya dengan overload muatan kendaraan,” tegasnya.
Taupan mengatakan, selain mengusulkan jembatan timbang, Dishub Kaltara bersama jajaran Polda Kaltara dan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara juga telah melakukan razia kendaraan yang melebihi kapasitas atau tak sesuai dengan kelas jalan.
Razia yang digelar di Kilometer 2 jalan poros Tanjung Selor-Malinau, sebanyak 114 unit kendaraan diperiksa. Alhasil, masih ditemukan sopir yang tak patuh aturan. “Upaya untuk pembinaan terhadap sopir pengangkut barang terus berjalan. Tapi saat dibina, masih ada yang mengulangi lagi,” tutupnya.
Berita Terkait
Laporan WSJ, ini usulan Tim Trump tentang masa depan Ukraina
Jumat, 8 November 2024 6:26
Pemerintah setujui usulan kuota formasi 3.641 penghulu pada 2024
Sabtu, 11 Mei 2024 10:33
Mensos resmikan mekanisme digital usulan DTKS hasil musyawarah desa
Rabu, 8 Mei 2024 14:43
Usulan penambahan kouta solar dan pertalite Kaltara disetujui
Minggu, 21 Januari 2024 12:47
Bahas usulan pembangunan SMK Desa Long Lebusan Malinau.
Jumat, 1 Desember 2023 3:20
Usulan Rancangan KUPA dan PPAS kepada kegiatan prioritas
Jumat, 1 Desember 2023 2:12
Pembahasan dan usulan objek dan nilai tarif retribusi
Kamis, 30 November 2023 20:07
Pemerintah Pusat Akomodir 22 Usulan Prioritas Pemprov Kaltara
Sabtu, 5 Agustus 2023 20:34