Ketua RT 3 Penisir, Desa Pejalin, Bulungan, Muhammad Muhadinoor mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)atas bantuan rehab rumah yang telah diberikan kepada warganya.
Di RT 3 Daerah Penisir, ada sekitar 36 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal. Dimana, hampir semua warganya bekerja sebagai seorang petani. “Terima kasih Pak Gubernur, kini belasan rumah warga yang semula reot menjadi kokoh dan layak huni,” katanya.
Hal senada juga disampaikan salah satu penerima bantu rehab rumah pada 2019, pasangan suami istri Jones Usman (33) dan Tika (30).Di RT 3 Daerah Penisir, ada sekitar 36 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal. Dimana, hampir semua warganya bekerja sebagai seorang petani. “Terima kasih Pak Gubernur, kini belasan rumah warga yang semula reot menjadi kokoh dan layak huni,” katanya.
“Kami tidak menyangka rumah yang dahulu kami tempati telah berubah menjadi tempat tinggal yang bersih, sehat dan nyaman untuk ditinggali,” ucap Jones.
Lalu, Nenek Samsiah (59), petani padi gunung. Penghasilan yang diperoleh nenek Samsiah tergantung dari hasil panen.
“Jangankan untuk merehab rumah, untuk biaya kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit,” jelasnya. Kendati demikian, atas perhatian Pemprov Kaltara, pada 2019 Nenek Samsiah mendapatkan bantuan rehab rumah dari Pemprov Kaltara, nilainya Rp 15 juta per KK bersumber dari APBD.
Sesuai dengan peraturan rehab rumah dari Pemprov Kaltara, Nenek Samsiah diberikan uang tunai sebesar Rp 2.250.000 upah tukang.
Dimana Nenek Samsiah tergolong penerima yang sudah berumur di atas 58 tahun (lansia). Sementara sisanya sebesar Rp 12.750.000 oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL) digunakan untuk pembelian material bahan bangunan.
Untuk 2020, bantuan rehab di Penisir, Desa Pejalin kembali dilakukan. Kali ini pendanaannya melalui APBN Kementerian-PUPR. Nilainya Rp 17,5 juta per KK. Uang tunai yang diberikan sebesar Rp 2.250.000 untuk upah tukang.
Sisanya Rp 15.250.000 digunakan untuk pembelian bahan bangunan.
“Tahun ini rehab rumah di Penisir lewat APBD Kaltara memang tidak ada, karena sudah tercover lewat APBN,” kata Kabid Perumahan pada DPUPR-Perkim Kaltara, Roswan, Rabu (9/9).
Sanitasi
Dalam kurun waktu 3 tahun, Pemprov Kaltara melalui DPUPR-Perkim telah mengalokasikan total Rp 3 miliar lebih untuk program bantuan peningkatan kualitas sanitasi khusus di wilayah Kabupaten Bulungan. Sejak 2018 sampai dengan 2020, sebanyak 210 unit sarana sanitasi bagi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) dibangun.
Roswan mengatakan, program peningkatan sanitasi RTLH di Bulungan, didanai oleh APBD Kaltara. Pada 2018, Pemprov mengganggarkan Rp 1,6 miliar untuk peningkatan kualitas sanitasi (114 unit). Lalu, pada 2019 dianggarkan Rp 657 juta (46 unit). Sementara di 2020, dianggarkan Rp 750 juta (50 unit). “Diharapkan dengan adanya bantuan peningkatan sarana sanitasi, masyarakat yang biasa melakukan aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di sungai kini dapat dilakukan di rumah, Utamanya untuk buang air,” katanya.
“Kalau bantuannya berupa peningkatan bentuk septic tank dengan biofil. Selain karena kualitasnya terjamin dan tahan lama, sistem ini sesuai standar dari Dinas Kesehatan,” tambah Roswan. Sebagai informasi, dalam program bantuan peningkatan sanitasi RTLH di wilayah Bulungan, tiap rumah mendapatkan bantuan Rp 15 juta per KK. Dimana sebesar Rp 2,5 juta untuk upah tukang, sedangkan Rp 12,5 juta untuk material bangunan.
