KPU Nunukan wacanakan debat cabup-cawabup pada November

id KPU, Nunukan, debat, cabup-cawabup

KPU Nunukan wacanakan debat cabup-cawabup pada November

Ketua KPU Nunukan, Rahman

Nunukan (ANTARA) -
Tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Kabupaten Nunukan telah memasuki persiapan debat kandidat calon Bupati-Wakil Bupati Nunukan, namun waktunya belum ditentukan oleh KPU setempat. Tetapi diwacanakan paling lambat pertengahan Nopember 2020.

"Waktu pelaksanaan debat kandidat Cabup-Cawabup (Nunukan) belum ditentukan," ujar Ketua KPU Nunukan, Rahman di Nunukan, Senin. Hanya saja dia katakan, debat bagi Cabup-Cawabup Nunukan hanya digelar satu kali saja.

Rahman menambahkan, terkait dengan penentuan waktu pelaksanaan debat ini memang diberikan kewenangan kepada KPU kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak 2020 ini. Oleh karena itu, KPU Nunukan masih dalam tahap persiapan untuk menentukan sistim debat yang akan dilakukan nantinya bagi dua Cabup-Cawabup Nunukan ini.

"Kami belum tentukan waktu debatnya karena setiap daerah itu diberikan kewenangan menentukan waktunya. Pelaksanaan debat itu mulai 26 September-5 Desember (2020). Kapan saja kita bisa laksanakan," jelas dia.

Pelaksanaan debat kandidat Cabup-Cawabup Nunukan membutukan persiapan yang benar-benar matang karena semuanya perangkatnya harus kompeten sehingga tidak serta merat digelar begitu saja. "Harus teknis karena harus menentukan perangkat-perangkat pendukungnya yang memang matang dan kapabel," terang Rahman.

"Benar-benar harus disusun waktu, durasi debat, materi debat. Kita sudah melakukan persiapan dengan melakukan rapat-rapat agar lebih matang," tambah dia.

Rahman menambahkan, diwacanakan pelaksanaan debat kandidat ini pada pertengahan Nopember 2020 dengan sistim pencabutan nomor pertanyaan oleh kedua pasangan Cabup-Cawabup. Lalu pertanyaan tersebut dijawab oleh masing-masing pasangan kandidat.

Hal ini ditempuh, menurut Ketua KPU Nunukan ini, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki pada tahapan tersebut. "Jika mengunakan sistim panelis maka tentunya butuh anggaran besar karena harus mendatangkan panelis yang berkompoten. Tidak bisa yang setengah-tengah tapi benar-benar pakar di bidangnya," ucap dia.

Mengenai tema materi debat, Rahman menyebutkan, dalam PKPU ditetapkan tujuh poin. Namun keinginan Kemendagri disatukan dengan materi COVID-19 saja yang dikaitkan dengan bidang-bidang lainnya.

"Saat ini KPU Nunukan masih pada tahap mengsimulasikan dari sisi konsep debatnya yang paling tepat sesuai ketentuan yang berlaku," kata Rahman.