Gubernur Kaltara meminta percepatan pembangunan jalan di perbatasan

Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)agar jalan perbatasan dipercepat pembangunannya, karena kondisi jalan yang memperihatinkan.

"Kita minta dipercepat agar jalan perbatasan itu bisa fungsional, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, agar roda perekonomian masyarakat berjalan lancar,” kata Zainal usai bertemu Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis malam (18/3).

Keinginan Gubernur tersebut disambut baik oleh Suharso. Bahkan menjadi atensi bagi Kementerian PPN/Bappenas.

“InsyaAllah beliau (Suharso) akan support membangun Kaltara. Mengingat, Kaltara beranda depan Indonesia,” kata Zainal.

Untuk diketahui, pembangunan jalan perbatasan di Kaltara dimulai 2019 lalu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jalan nasional ini dibagi atas tiga ruas yaitu Long Boh hingga Malinau sepanjang jalan 614,55 kilometer, ruas jalan paralel perbatasan dari Malinau hingga Long Midang sampai di Tau Lumbis-Nunukan 352,04 kilometer, dan Malinau menuju Krayan Nunukan dengan panjang sekitar 200 kilometer.

Pembangunan jalan perbatasan di Kaltara mencakup pembangunan jalan, pemeliharaan serta pembangunan jembatan.

Pada 2019, pembangunan jalan Long Boh-Metulang-Long Nawang dengan nilai kontrak Rp209,9 miliar dengan progress fisik pengerjaannya mencapai 93,37 persen.

Jalan Long Pujungan-Long Kemuat (buka hutan) dengan nilai kontrak Rp59,9 miliar realisasi fisiknya mencapai 98,49 persen. Pembangunan jalan Long Nawang-Long Pujungan (bukan hutan) segmen 1 dan 3 dengan total anggaran Rp224,7 miliar dengan realisasi rata-rata di atas 97 persen.
Baca juga: Pertamina distribusikan BBM ke perbatasan Malaysia menggunakan pesawat