Pemerintahan PM Hasina berakhir, Presiden Bangladesh bubarkan parlemen

Dhaka (ANTARA) -
Kepresidenan Bangladesh dalam sebuah pernyataan, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah berdiskusi dengan para kepala angkatan bersenjata, para pemimpin partai politik, perwakilan masyarakat sipil, dan para pemimpin gerakan protes yang dipimpin mahasiswa.

Mahasiswa telah memberikan batas waktu 24 jam untuk membubarkan parlemen dan mengumumkan pemerintahan sementara.

Kepresidenan Bangladesh mengatakan bahwa Khaleda Zia, pemimpin oposisi utama dan Ketua Partai Nasionalis Bangladesh, juga dibebaskan.

Perempuan 78 tahun yang dua kali menjabat sebagai Perdana Menteri Bangladesh itu dijatuhi hukuman 17 tahun penjara karena korupsi pada 2018.

Parlemen terbentuk setelah pemilihan umum nasional 7 Januari 2024, yang dianggap kontroversial karena diboikot oleh partai-partai oposisi utama, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh dan sekutunya Jamaat-e-Islami.

Partai Liga Awami yang dipimpin Hasina menang karena partai-partai oposisi memboikot pemilu.

Dari total 300 kursi parlemen, Liga Awami memenangi 222 kursi, sekutunya Partai Jatiya 11 kursi, kandidat independen memenangi 62 kursi, dan sisanya dikantongi oleh partai-partai lain.

Jumlah pemilih tercatat 41,8 persen dari 120 juta pemilih terdaftar, menurut komisi pemilihan umum setempat.

Namun, partai-partai oposisi mengklaim jumlah pemilih jauh lebih rendah daripada yang diklaim oleh komisi pemilu.

Sebagian besar kandidat independen yang ikut serta dalam pemilihan umum juga merupakan pendukung Partai Liga Awami.

Liga Awami tetap berkuasa setelah pemilu nasional Desember 2008 dengan empat periode berturut-turut yang masing-masing berlangsung selama lima tahun.

Ketiga pemilu nasional yang diselenggarakan pada masa pemerintahan Sheikh Hasina diduga dirusak oleh kecurangan suara massal dan manipulasi hasil.

Ketua Mahkamah Agung Bangladesh Mahbub Uddin Khokon pada Selasa mendesak India untuk menangkap Sheikh Hasina dan mengirimnya ke Bangladesh.

Hasina saat ini berada di India, yang menurutnya telah mendapat persetujuan New Delhi.


Sumber: Anadolu

Baca juga:Uni Eropa desak transisi damai menuju pemerintahan baru di Bangladesh
Baca juga:500 tahanan di Bangladesh kabur saat terjadi kerusuhan di penjara
Baca juga:Pemimpin demonstrasi Bangladesh tolak pemerintahan militer