"Januari sampai Februari sudah mesti memulai penyusunan dokumen baru. Kemudian Maret masuk pencairan tahap I, dan Agustus pencairan tahap II. Itu harus dipersiapkan dengan baik," ujar Irianto. Dana Desa tersebut nantinya akan dibagi ke empat daerah masing-masing, Rp 63,3 bagi Bulungan, Rp 97,8 bagi Malinau, Rp 177,9 untuk Nunukan, dan Rp 30,8 bagi Tana Tidung.
Untuk itu, Irianto mengharapkan Dana Desa menjadi suatu stimulus dalam rangka menggerakkan perekonomian di desa. Di Kaltara hampir semua desa telah mampu merefleksikan tujuan tersebut. Catatan yang dirangkum, Tahun 2016, pencairan dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD) sudah mencapai 98,87 persen.
Jika dirinci, hanya 4 desa yang belum merealisasikan pencairan dana desa tahap II dari RKUD ke RKD. Keempat desa tersebut masing-masing Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku, Desa Sekaduyan Taka Kecamatan Seimanggaris, Desa Wa'Yagung Kecamatan Krayan Timur. Tiga desa ini berada di Kabupaten Nunukan. Satu desa lainnya berada di Kabupaten Tana Tidung.
"Kendalanya hanya laporan realisasi tahap I. Ketika itu selesai, maka sudah bisa dicairkan ke RKD," katanya.
Secara umum, realisasi tahap II telah hampir mencapai 100 persen, persisnya 98,87 persen atau senilai Rp 115,1 miliar dari total pagu tahap II Rp 116,4 miliar. Adapun jumlah desa target mencapai 447 desa dengan realisasi 443 desa.
Dua kabupaten telah menyelesaikan 100 persen pencairan, masing-masing Bulungan dan Malinau. Bulungan telah mencairkan sebanyak Rp 19,9 miliar ke 74 desa. Malinau Rp 30,8 miliar ke 109 desa.
"Mudahan-mudahan Nunukan dan Tana Tidung segera menyusul 100 persen. Karena laporannya akan diserahkan ke pusat," ujarnya.
Adapun pagu anggaran Dana Desa yang digelontorkan pemerintah ke Kaltara mencapai Rp 291,09 miliar yang dibagi ke 447 desa yang tersebar di empat kabupaten. Pagu tersebut dibagi dalam dua kali pencairan. Tahap I sebanyak Rp 174,6 miliar, tahap II Rp 116,4 miliar.
Tahun depan pula kata Irianto, akan dibentuk tim pengawalan dana desa yang beranggotakan pemerintah, pemprov, pemkab, dan kecamatan. "Itu akan menjamin penggunaannya lebih tepat sasaran," ujarnya.