Peluang tersebut disampaikan oleh Tim Pro Joko Widodo (Projo) yang ikut dalam rapat teknis persiapan KIF 2017 belum lama ini. Di mana Tim Projo berkeinginan mengeksplorasi pikiran dan diskusi di sejumlah hal. Salah satu yang menjadi poin utama ditekankan adalah sektor kelistrikan. Tim Projo berkeinginan tersedianya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Pembangkitan di Kaltara.
Tim Projo yang saat itu menghadirkan Ketua Bidang Energi, Handoko menyatakan, pihaknya akan membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk mempercepat perizinan pelepasan wilayah dan usaha untuk memiliki RUPTL Pembangkitan sendiri. “Sejumlah laporan dari luar Jawa yang kami terima, isinya soal kesulitan listrik. Untuk pengentasan persoalan ini, rata-rata menghadapi hambatan tak prinsip,†kata Handoko.
Sejurus dengan itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyebutkan, pada KIF 2017, salah satu potensi andalan yang “dijual†adalah sumber daya energi. Utamanya, sumber daya energi ramah lingkungan berbahan baku air dan deregulasi perizinan yang mendukung percepatan investasi terkait. “Kebijakan pembangunan dan investasi harus dapat dikenali oleh pihak investor. Khususnya, deregulasi perizinan penanaman modal,†ucap Irianto.
Seperti diketahui, guna menggairahkan minat investasi di Kaltara, Pemprov Kaltara berencana merevisi dasar hukum investasi. Yang dituju adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 43 Tahun 2014, tentang Penanaman Modal dan Perizinan.
Dikatakan Irianto, jika revisi ini terealisasi maka proses perizinan akan melalui satu pintu, yakni Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPM-PT) Kaltara.