Pada kegiatan yang untuk pertama kalinya digelar itu, Gubernur menyebutkan, dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sedianya tak melanggar aturan yang berlaku. Termasuk dalam pelaksanaan rapat evaluasi dan pengendalian pembangunan. Ini agar tak ada perdebatan berkepanjangan.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada tiga azas yang perlu dipahami guna mendukung kegiatan pembangunan. Yakni, azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan,†kata Irianto.
Dijelaskan, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara dekonsentrasi, diungkap Gubernur adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. “Ini azas yang melekat pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dimana adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur dan wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,†paparnya.
Dampak dari penerapan azas ini, adalah anggaran pada kementerian akan diserahkan kepada Pemprov. “Implementasi dari azas ini, sedianya untuk memperpendek rentang kendali dan menjaga kontinuitas pembangunan nasional,†ungkapny.
Rapat evaluasi dan pengendalian sendiri, berarti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan Kaltara, karena berperan untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi antar pihak terkait. “Kepala daerah diharapkan dapat menjalankan kegiatan yang serupa karena ini bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pembangunan daerah,†tuntasnya.
Irianto menambahkan, inti dari kegiatan rapat evaluasi dan pengendalian pembangunan adalah menjadikan feedback atau umpan balik, mengkoreksi atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 atau yang sekarang sedang berjalan.
Guna diketahui, pada kegiatan ini tampak hadir Walikota Tarakan Sofian Raga, Danrem 093/Aji Suryanatakusuma, Bupati Bulungan H Sudjati, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafidz, Bupati Tana Tidung H Undunsyah, dan juga Bupati Malinau Yansen TP, sejumlah pejabat lainnya, baik di Pemprov Kaltara maupun kabupaten/kota.
Kegiatan juga diisi dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Kepala BPKP Kaltara serta dari LKPP. "Dari beberapa pemaparan tadi banyak yang bisa diambil, sebagai pengetahuan sekaligus bahan evaluasi, bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan apa sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Kalau belun diperbaiki," ujar Irianto yang saat itu memimpin rapat sekaligus menjadi moderator.