Gubernur Minta Percepat Pengurusan Sertifikat Lahan--LPMP Kaltara Ditarget Mulai Beroperasi Tahun Ini

Jakarta (Antara NewsKaltara) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) RI menargetkan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kaltarasudah bisa beroperasi tahun ini. Saat ini, pihak kementerian telah menyiapkanuntuk pelelangan pembangunan fisik LPMP tahap pertama. Hanya saja, karenaterkendala sertifikat tanah atas nama Kemendikbud belum terbit, prosespelelangan belum bisa dimulai.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambriememinta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk segeramempercepat penyelesaian sertifikat lahan untuk LPMP tersebut. Salah satunyadengan membentuk tim percepatan.

Tim percepatan penyelesaian sertifikat yang terdiri dari BadanPengelola Keuangan Asset Daerah (BPKAD) provinsi, Disdikbud provinsi, DisdikbudKabupaten dan BPKAD Kabupaten, serta Dewan Pendidikan, diharapkan secepatnyabekerja untuk segera menerbitkan sertikat dimaksud. Irianto menegaskan, PemprovKaltara komitmen mendukung percepatan pembangunan LPMP, sehingga bisa berjalansesuai target yang telah ditetapkan. “Saya minta komunikasi terus dilakukan.Jadi mana yang menjadi domainnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten danmana juga yang domainnya pusat. Dalam hal ini Kemendikbud. Yang jelas,tujuannya sama. Yaitu percepatan LPMP Kaltara,” pungkas Irianto, Minggu (19/2).

Sementara itu, untuk memantapkan persiapan pembangunan LPMP, Kamis(16/02) dan Jumat (17/02) kemarin, tim dari Kemendikbud yang dipimpinSekretaris Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah, ThamrinKasman melakukan koordinasi dengan pihak Pemprov Kaltara, yang diwakili DinasPendidikan dan Kebudayaan (Disdibud).

Salah satu hal penting yang dibahas dalam pertemuan yangdilangsungkan di Ruang Rapat Kantor Lantai II Gubernur Kaltara, adalah mengenaikesiapan lahan, serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisiLPMP Kaltara.

“Saat ini DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) untuk pembangunanLPMP Kaltara sudah ada. Tapi masih tanda bintang (*). Artinya belum bisadicairkan, karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. Syarat tersebutantara lain, perubahan OTK (Organisasi dan Tata Kerja) karena sebelumnya LPMPKaltara belum masuk. Tapi soal ini sudah ada, Permendibud sudah ditandatanganiPak Menteri. Sesuai SOP-nya, dalam satu atau dua minggu ini sudah keluar,”ungkap Thamrin.

Kendala kedua, imbuh dia adalah sertifikat lahan seluas kurang lebih4 hektare untuk pembangunan LPMP Kaltara di Desa Bumi Rahayu Kilometer (KM) 9Tanjung Selor yang hingga kini belum ada. “Dalam schedule yang sudah kamisusun, semestinya Februari ini sudah ada sertifikat itu. Sehingga awal Maretsudah bisa lelang,” katanya.

Dia mengungkapkan, kegiatan fisik yang akan dimulai tahun ini berupapembuatan pagar dan pembangunan perkantoran utama. “Hanya saja, untukpematangan lahan tidak ada alokasi anggaran dari kementerian. Makanya ini kamikoordinasikan dengan pemerintah daerah,” lanjutnya. Untuk percepatan, dalamrombongan kemarin juga turut serta tim konsultan dan masterplan yang merancangLPMP Kaltara.

Jika prosesnya tidak terkendala, dalam artian sertifikat ada,kemudian pematangan lahan dibantu Pemda, akhir tahun ini ditargetkan bangunanfisik LPMP Kaltara sudah berdiri. “Memang belum semua, karena bertahap. 2018hingga 2019 akan ada lagi pembangunan selanjutnya. Tapi target kami 2017 inisudah bisa mulai operasi, nanti bisa diresmikan oleh Pak Gubernur atau PakMenteri,” kata Thamrin lagi.

Ditambahkan, bersamaan dengan pembangunan fisik LPMP Kaltara, tahunini juga akan dimulai pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengisiorganisasi LPMP. Dimulai dengan penempatan karateker kepala LPMP Kaltara.Demudian diikuti oleh penempatan staf dan SDM pendukung lainnya. “Untukpengisian SDM, nanti ada beberapa opsi. Kemungkinan perekrutan ASN baru, ataumutasi. Kami juga sudah koordinasikan hal ini dengen Kemenpan-RB,” tambahnya.