Tanjung Selor (Antaranews-Kaltara) - GubernurKalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menuturkan, Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kaltara sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, menargetkan pada2018 tingkat maturitas atau kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) mencapai level III. Artinya, ada kenaikan satu level dari tahun ini."Pada 2017, berdasarkan informasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan) Pemprov Kaltara meraih baseline 2,0190 dengan realisasi level SPIPII. Atau, melampaui target yang dicanangkan, level I," kata Gubernur.
Adapun capaian tingkat maturitas SPIP PemprovKaltara ini, masih belum maksimal. Karena, adanya 4 sub unsur penilaianmaturitas SPIP yang nilainya nol. Yakni, sub unsur penegakan integritas dannilai etika, komitmen terhadap kompetensi, identifikasi resiko dan analisisresiko. "Dari 5 unsur dan 25 sub unsur penilaian capaian maturitas SPIP,Pemprov belum memenuhi 4 sub unsur diantaranya. Sementara 21 sub unsur lainnya,sudah dicapai. Bahkan, pada sub unsur hubungan kerja yang baik dengan instansipemerintah terkait poinnya 4," jelas Irianto.
Dengan baseline 2,0190 dan level II maturitasSPIP ini, Pemprov Kaltara dinilai BPKP memiliki tingkat maturitas SPIPberkembang. Irianto optimis, target tingkat maturitas SPIP tahun depan mencapailevel III. “Untuk capaian sub unsur yang masih bisa ditingkatkan, tahun depanharus mampu direalisasikan. Seperti, sub unsur kepemimpinan yang kondusif,capaiannya tahun ini 2 poin. Lalu, sub unsur struktur organisasi yang sesuaikebutuhan juga 2 poin, penyelenggaraan komunikasi yang efektif 2 poin,dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting 2 poin,serta review kinerja 2 poin. Tak terkecuali sub unsur lainnya yang meraih 3poin perlu juga ditingkatkan," beber Gubernur.
Hal serupa juga ditekankan Gubernur kepadapemerintah kabupaten dan kota di Kaltara. Disampaikan Irianto, sesuai dataBPKP, capaian Maturitas SPIP pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara,berurutan dari yang tertinggi yakni Kabupaten Malinau level II dengan baseline2,380, sementara Kota Tarakan (1,386), Kabupaten Nunukan (1,489), KabupatenTana Tidung (1,5364), dan Kabupaten Bulungan (1,756) level I. "Tiappemerintah daerah sudah mencanangkan target capaian Maturitas SPIP tahun depan.Ini hal yang baik, dan harus menjadi tanggung jawab bersama. Tarakan misalnya,menargetkan capaian Maturitas SPIP tahun depan level II dan pada 2019 levelIII. Lalu, Bulungan pada 2018 menargetkan mencapai level II, dan 2019 levelIII. Tana Tidung di 2018 dan 2019 menargetkan level III, sedangkan Nunukan di2018 dan 2019 berupaya mencapai level III," papar Irianto.
KALTARA INGIN BUAT KEJUTAN
Sekaitan dengan upaya pencapaian pengelolaankeuangan negara yang baik dan akuntabel, Gubernur secara tidak langsungmengharapkan Pemprov Kaltara mampu mempertahankan capaian Opini Wajar TanpaPengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) tahun depan. "Jika Kaltara berhasil meraih LHPLKPD 5 kali berturut-turut, maka akan memberikan kejutan bagi PemerintahIndonesia, juga Kaltara sendiri. Karena, sejauh ini sudah 3 kali berturut-turutmencapai Opini WTP, ini harus dipertahankan dan ditingkatkan," uraiIrianto.
Berdasarkan informasi BPKP, Opini atas LKPD PemprovKaltara hingga awal Desember 2017 adalah WTP. Ini didasarkan, salah satunyalewat penyampaian LKPD ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 31 Maret2017 atau Tepat Waktu. "Tantangan untuk mencapai opini tersebut cukupbesar. Dari itu, semua pihak harus bekerja sama dan memiliki kesefahaman untukmencapai hal tersebut," ungkap Gubernur.
Imbauan juga disampaikan Irianto kepadapemerintah daerah se Kaltara. Terutama, kepada daerah yang belum mencapaitarget Opini WTP atas LKPD-nya. Sebagaimana diketahui, Kota Tarakan, KabupatenBulungan dan Tana Tidung mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atasLKPD 2016. "Hal-hal yang menjadi catatan dari BPK maupun BPKP untuk segeradievaluasi, dan lakukan konsultasi dengan pihak berkompeten soal ini. Sementarabagi daerah yang sudah mencapai Opini WTP, seperti Malinau dan Nunukan,pertahankan dan tingkatkan jangan sampai mengalami penurunan," jelasnya.
Adapun, dari kategori ketepatan waktupenyampaian LKPD ke BPK, hanya Tana Tidung yang terlambat. Kabupaten bungsu diKaltara ini, menurut catatan BPKP menyampaikan LKPD 2016-nya pada 3 April 2017.Sedangkan, daerah lainnya termasuk Kaltara menyampaikannya pada 31 Maret2017.
