Pemkab Nunukan pertegas perdagangan lintas batas saling menguntungkan

Nunukan (Antaranews-Kaltara) - Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kaltara mempertegas pembukaan kembali perdagangan lintas batas dengan Malaysia harus saling menguntungkan kedua negara.
Perdagangan lintas batas ini digagas kembali oleh Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kaltara.
Upaya Kadin tersebut disambut baik oleh Pemkab Nunukan asalkan sesuai mekanisme ekspor impor dan saling menguntungkan.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri menilai, upaya Kadin telah sesuai dengan visi misi Pemkab Nunukan dimana pengusaha diberikan keluasan membuka kran untuk menjalin kerja sama dengan pengusaha dari luar negeri.
Hanya saja, kata dia, berkaitan dengan "barter trade" ini tentunya harus dibarengi dengan kesediaan pengusaha Kabupaten Nunukan terkait dengan produk yang akan dipasok ke Negeri Sabah.
Pemkab Nunukan sendiri menyatakan sangat siap dengan berbagai jenis produk yang layak dipasarkan di Negeri Sabah seperti hasil pertanian, produk olahan jadi UMKM maupun bahan mentah.
Hasan Basri juga optimis kerja sama perdagangan lintas batas ini dapat menguntungkan pengusaha daerah itu asalkan Pemerintah Malaysia punya komitmen membeli produk Indonesia secara legal.
Sebab, Pemkab Nunukan akan berupaya menyediakan produk Indonesia untuk diangkut ke Malaysia. Misalnya produk kebutuhan pokok sehari-hari dapat diambil dari Surabaya (Jatim) juga.
Intinya, sambung Hasan Basri, kerja sama perdagangan lintas batas dengan Malaysia harus memberikan keuntungan juga bagi Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan.
Oleh karena itu, dia minta Kadin Kaltara ataupun Nunukan bersikeras memperjuangkan dalam memorandum of understanding (MoU) ada poin yang tegas soal kesediaan pengusaha Malaysia membeli produk Indonesia.
Menanggapi upaya Kadin Kaltara dan Nunukan yang menawarkan 40:60 dalam MoU tersebut, Hasan Basri menginginkan tidak perlu ada batasan seperti itu.
Pemkab Nunukan sangat membuka diri atas kerja sama perdagangan antar negara dengan ketentuan ada keuntungan timbal balik melalui "barter" produk.