Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Data kependudukan sangat penting sebagai penunjang berbagai bidang pembangunan. Untuk itulah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong keakuratan data kependudukan, melalui berbagai program yang sedang dan akan dilakukan.
Selain program Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Si Pelandukilat), yaitu pelayanan jemput bola ke daerah-daerah perbatasan, Pemprov Kaltara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) juga memprogramkan pembuatan profil kependudukan. “Kita harapkan mulai tahun ini, semua Disdukcapil kabupaten/kota memiliki profil kependudukan. Begitu juga di provinsi, akan kita buat berdasar data profil dari kabupaten/kota. Profil kependudukan sangat penting, karena disitu akan tertera berbagai data detail kependudukan. Mulai dari ekonomi, usia, pendidikan dan lainnya,” ungkap Samuel Parrangan, Kepala Disdukcapil Provinsi Kaltara saat menjadi narasumber Respons Kaltara edisi XVI, Selasa (9/10).
Dijelaskan Samuel yang saat itu didampingi Hamzah, Sekretaris Disdukcapil Kota Tarakan, Pemprov Kaltara bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui Disdukcapil dalam upaya memaksimalkan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Dengan tujuan, agar seluruh masyarakat Kaltara memiliki data kependudukan. Mulai dari akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga (KK) hingga akta kematian.
Berbagai pertanyaan masyarakat disampaikan pada Respons Kaltara kemarin. Di antaranya, soal harapan agar program ‘jemput bola’ tidak hanya bagi warga perbatasan, melainkan juga masyarakat pedalaman dan terpencil lainnya. Kemudian soal pertanyaan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), pembuatan akta lahir, hingga mengenai data ganda kependudukan.
Semua pertanyaan dijawab dengan jelas oleh narasumber. Mengenai program jemput bola pelayanan dokumen kependudukan misalnya. Dikatakan Samuel, Pemprov melalui Disdukcapil bekerjasama dengan kabupaten/kota juga akan memprogramkan pelayanan kependudukan ke daerah-daerah pedalaman dan terpencil di kabupaten lain, selain daerah perbatasan. “Untuk pembuatan KIA, jika tahun sebelumnya hanya Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT), mulai tahun ini di Kaltara semua kabupaten/kota bisa melayani pembuatan KIA. Bahkan tahun depan semua diwajibkan,” tegasnya.
Program yang disiarkan live melalui media sosial youtube dan Radio itu, mengupas banyak persoalan bidang kependudukan di Kaltara. Seperti tidak akan ada ditemukannya data ganda, jika memang warga sudah rekam biometrik untuk e-KTP, hingga ketersedian blangko e-KTP masih mencukupi di Kaltara.
Data Kependudukan Penting untuk Menunjang Pembangunan
RESPONS KALTARA : Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan menjadi narasumber pada Respons Kaltara, Selasa (9/10) di Kedai 99, Tanjung Selor. (humasprovkaltara)
