Gubernur Tekankan Efisiensi APBD 2019

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, menekankan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan efisiensi dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Kebijakan ini diambil, mengingat nilai APBD Provinsi Kaltara tahun depan yang diprediksi menurun.

Demikian disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Staf bersama Wagub H Udin Hianggio dan Pj Sekprov H Syaiful Herman, para asisten dan kepala OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemprov Kaltara ini, Senin (29/10).

Irianto mengatakan, sesuai laporan dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Kaltara, realisasi belanja APBD Kaltara 2018 baru sekitar 50 persen. Untuk itu, ditegaskan Gubernur kepada semua OPD, untuk bekerja keras mengejar realisasi di waktu yang tersisa ini. Jika realisasi belanja masih minim, disebutkan, realisasi pendapatan pada APBD 2018 sudah cukup baik. Hingga Oktober, dilaporkan sudah sekitar 78 persen. “Dari laporan realisasi ini, kita bisa mendapatkan gambaran APBD 2019. Tadi disampaikan juga oleh kepala DPKAD, kemungkinan besar nilai APBD 2019 akan ada penurunan. Untuk pendapatan pada APBD 2019 diperkirakan sebesar Rp 2,3 triliun,” kata Gubernur. Rincian perkiraan pendapatan 2019 berasal dari PAD Rp 341 miliar, dana perimbangan Rp 1,8 triliun, dana bagi hasil pajak Rp 23 miliar, serta pendapatan lain-lainn yang sah sekitar Rp 133 miliar.

Gubernur mengatakan, penyampaian APBD 2019 tinggal menunggu jadwal dari DPRD untuk penyampaiannya. Dari Pemprov Kaltara sendiri, melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sudah siap. Bahkan sudah menyampaikan ke Dewan untuk kesediannya menggelar rapat penyampaian Raperda APBD 2019.

“Saya minta komunikasi dengan DPRD terus dilakukan, mengingat sesuai ketentuan yang baru (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018), bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019,” kata Gubernur. “Sebagai antisipasi, jika memang tidak bisa disahkan tepat waktu atau terlambat, kita siapkan Peraturan Gubernur (Pergub). Karena memang sesuai aturan bisa dengan Perkada (Peraturan Kepala Daerah),” lanjutnya.

Masih berkaitan dengan APBD 2019, dalam rapat tersebut Gubernur menyampaikan beberapa arahan. Pertama, mengenai efisiensi anggaran. Gubernur minta dalam penyusunan kegiatan harus mengutamakan kegiatan-kegiatan yang prioritas. Penggunaan anggaran harus efektif dan efisien.

“Kurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Seperti rapat-rapat dikurangi. Termasuk honor-honor kepanitiaan, juga harus dikurangi. Kalau perlu ditiadakan saja pembentukan-pembentukan panitia acara seremonial itu. Kemudian untuk kegiatan rapat, saya minta dikurangi menggunakan hotel sebagai tempatnya. Kecuali memang mengharuskan di hotel atau tidak ada tempat lagi. Manfaatkan gedung-gedung atau ruang pertemuan yang kita miliki. Kurangi juga perjalanan dinas,” ungkapnya. Efisiensi lainnya, dilakukan dengan mengurangi pemberian bantuan keuangan ke pemerintah kabupaten/kota, serta bantuan-bantuan lain yang akan lebih selektif.

Yang kedua untuk memacu pendapatan daerah. Irianto minta melalui OPD-OPD yang ada, dapat memaksimalkan potensi yang bisa memberikan pendapatan asli daerah (PAD). Kepala OPD diminta berinovasi untuk menggali potensi pendapatan melalui bidangnya masing-masing. “Misalnya di sektor perikanan dan kelautan, apa saja yang bisa memberikan pemasukan ke daerah. Kemudian pada pertambangan, kehutanan maupun sektor perhubungan. Dan juga bidang-bidang lainnya. Saya minta ada inovasi dan terobosan-terobosan untuk bisa menambah pendapatan daerah. Meskipun kecil, paling tidak bisa membantu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Gubernur.

Yang ketiga, Gubernur menegaskan, agar dalam penggunaan anggaran harus ada skala prioritas. Utamanya infrastruktur. Dikatakan, perlu dipilah, mana-mana infrastruktur yang memang harus disegerakan atau mana yang bisa ditunda dulu. Terkhusus bidang Pendidikan dan kesehatan, Irianto minta tetap diprioritaskan.

“Perlu saya sampaikan juga, bahwasannya APBD itu bersikap fleksibel. Tidak mutlak. Bisa berubah, sesuai kondisi ekonomi, politik maupun adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah,” kata Irianto. Ditegaskan, meski nilai anggaran Kaltara masih relatif kecil, jajaran pemerintah harus tetap bersyukur. Karena dengan APBD yang kecil, pada kenyataannya Pemprov Kaltara masih bisa banyak membangun.

Selain membahas anggaran, dalam rapat kemarin, Gubernur juga menyampaikan instruksi untuk pengamanan aset-aset milik pemerintah. Hal lainnya, juga bahas beberapa agenda kegiatan dalam sepekan ke depan, serta evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Kaltara dalam beberapa waktu terakhir.