Jakarta (Antaranews Kaltara)– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Muhammad Ikhsan Saleh di kantornya di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).
Pertemuan ini, kata Gubernur, dilakukan untuk mengonfirmasikan terkait dengan program sertifikasi lahan pertanian dan tambak rakyat, seperti yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo saat ke Kaltara pada Oktober 2017.
Seperti diketahui, dalam kunjungannya ke Kaltara, ketika itu Presiden menggunakan helikopter dari Tarakan menuju Tanjung Selor. Melihat di daratan banyak lahan tambak, ditanyakan kepada Gubernur yang kala itu berada di helikopter. “Waktu itu saya sampaikan kalau itu lahan tambak milik masyarakat, tapi belum ada sertifikatnya. Nah, waktu sampai di Tanjung Selor, Pak Presiden langsung menginstruksikan agar lahan tambak rakyat itu bisa disertifikasi. Kita pun melalui OPD terkait langsung menindaklanjutinya,” kata Gubernur.
Dikonfirmasi terkait program itu, Dirjen Penataan Agraria mengatakan, jika program sertifikasi lahan pertanian dan tambak rakyat ini direalisasikan secara bertahap. Untuk tahap pertama, rencananya dilakukan pada bulan Maret nanti. “Tak hanya untuk Kaltara, tapi untuk se-wilayah Kalimantan. Nanti dilakukan di Kaltara. Insya Allah, kalau Presiden tidak bisa, Menko Ekonomi nanti yang akan datang ke Kaltara, bersama Menteri ATR/BPN,” kata Gubernur.
Sebelumnya, pada bulan ini Dirjen Penataan Agraria akan ke Kaltara terlebih dahulu bersama beberapa staf terkait. “Tadi juga langsung ditelepon kepala BPN Bulungan untuk segera mempersiapkan,” imbuhnya.
Untuk Kaltara, data tambak rakyat yang akan disertifikasi, kata Gubernur, sudah disampaikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan melalui BPN Kalimantan Timur (Kaltim)yang membawahi wilayah Kaltara.
Selain soal sertifikasi lahan tambak, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan soal tata ruang. Yaitu mengenai penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan. Di mana tata ruang Bulungan akan disinkronkan dengan tata ruang provinsi, yang nantinya dilakukan secara simultan.
“Pak Dirjen tadi menyampaikan, diharapkan April tahun ini sudah selesai. Makanya saya berharap Pemkab Bulungan untuk pro aktif menindaklanjutinya. Kita juga nanti akan panggil pihak Pemkab untuk mengkonsulidasikan hal ini,” pungkas Irianto.
Berita Terkait
Pj Wali Kota Tarakan Menyerahkan pl Program Sejahtera Bersama
Sabtu, 20 April 2024 21:24
Tarakan mengadakan program trade-in LPG 3 kg ke LPG 5 kg
Minggu, 31 Maret 2024 4:57
Pemkot Tarakan Mengadakan Program Trade-in LPG Kg ke LPG 5 Kg
Jumat, 29 Maret 2024 23:03
Program CBP Rupiah Penting Untuk Kemajuan Ekonomi Lokal
Kamis, 22 Februari 2024 21:34
Program Gunting Pertamina Raih Indonesia Green Awards 2024
Jumat, 19 Januari 2024 11:31
Lapas Tarakan Kembangkan Program Pembinaan Kemandirian Bidang Sablon
Jumat, 5 Januari 2024 20:03
Gubernur dan Polda Kaltara Bahas Program Pembinaan Calon Taruna Akpol
Selasa, 12 Desember 2023 20:30
Turunkan Stunting Pemprov luncurkan Program SKALA
Senin, 30 Oktober 2023 17:42