Tiga aspek jadi pertimbangan pusat bangun perbatasan

id Kemenko, Polhukam, Nunukan,wilayah perbatasan, pengamanan

Tiga aspek jadi pertimbangan pusat bangun perbatasan

Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Hilman Hadi (kedua kiri) bersama Wabup Nunukan H hanafiah (kiri)

Nunukan (ANTARA) - Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyebut tiga aspek jadi pertimbangan pusat bangun perbatasan, termasuk Kalimantan Utara.

"Tiga aspek jadi pertimbangan pusat bangun perbatasan, yakni pembangunan ekonomi, pertahanan dan keamanan, mempertahankan lingkungan hidup," kataDeputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Mayjen TNI Hilman Hadi di Nunukan, Kamis.

Aspek pembangunan ekonomi penting, guna membenahi berbagai kelemahan infrastuktur mengingat peran perbatasan sebagai beranda negara.

Aspek mempertahankan lingkungan hidup terkait kerawanan sektor ekologis karena maraknya ekploitasi potensi sumber daya alam ilegal di perbatasan, antara lain pencurian ikan, pembalakan hutan dan penambangan liar.

Khusus aspek Hankam, ia mengaku pernah merekomendasikan penambahan pasukan TNI di wilayah perbatasan negara termasuk Kabupaten Nunukan dengan membentuk batalion.

"Kita dari Kemenko Polhukam sudah pernah merekomendasikan supaya ada penambahan pasukan TNI di wilayah perbatasan dalam bentuk batalion salah satunya di Kabupaten Nunukan," terang Hilman Hadi.

Hanya saja, rencana penambahan pasukan penjaga perbatasan di Kabupaten Nunukan belum masuk skala prioritas dan masih dikaji oleh Kementerian Pertahanan mengenai saran-saran dari Kemenko Polhukam.

Peningkatan pasukan diseluruh wilayah perbatasan negara memang sangat penting seperti di Papua dan NTT.

"Saat ini sedang dalam tahap pengkajian tentang seberapa banyak penambahan pasukan dalam rangka menjaga fasilitas keamanan di wilayah perbatasan negara," ucap dia.

Hilman menegaskan Pemerintah Indonesia bukan hanya memperhatikan wilayah perbatasan negara di Kabupaten Nunukan saja tetapi keseluruhan.

Mengenai penambahan pasukan penjaga perbatasan di Kabupaten Nunukan ini, kata dia, terlebih dahulu harus menyediakan sarana prasarananya yang berada di bawah naungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Baca juga: Kemenko Polhukam kunjungi Nunukan berkaitan penanganan perbatasan
Baca juga: Haji Momo Tokoh Masyarakat Perbatasan Malaysia Bantu Penanganan COVID
Baca juga: Teknologi Grab Tingkatkan Akses Layanan Keuangan di Perbatasan Indonesia
Baca juga: Komitmen Pertamina Hadirkan NKRI di Perbatasan Malaysia Dengan Elpiji
Baca juga: Jamin keamanan perbatasan, Ketua DPD minta pembangunan pos penjagaan disegerakan

Pewarta :
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar