Nunukan (ANTARA) - Rombongan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan saat ini sedang berada di Kabupaten Nunukan, Kaltara dalam rangka melihat mekanisme penanganan wilayah perbatasan negara.
Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Hilman Hadi saat tiba di Pelabuhan Lamijung, Rabu menerangkan maksud kunjungannya di Kabupaten Nunukan. Ia katakan, kedatangannya ingin melihat kondisi atau mekanisme penanganan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan.
Sebelumnya, kata dia, telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang dan Lantamal Tarakan perihal yang sama. Hilman menjelaskan Kemenko Polhukam selaku Ketua Pengarah Penanganan Wilayah Perbatasan tentunya ingin melihat implementasi dan pengolaan masalah perbatasan ini.
"Kami dari Kemenko Polhukam datang ke Nunukan ini untuk melihat penanganan wilayah perbatasan baik masalah pengelolaan dan implementasinya apakah sudah efektif atau belum," ujar dia.
Ia juga menyatakan Kemenko Polhukam juga ingin mengetahui kendala-kendala yang dialami selama penanganan wilayah perbatasan ini di Kabupaten Nunukan.
Deputi IV Kemenko Polhukam ini menjelaskan terkait dengan laporan yang diterimanya selama ini termasuk saat bertemu Gubernur Kaltara dan Lantamal Tarakan bahwa terdapat empat pelabuhan lintas batas negara (PLBN) yang dibangun. Namun progresnya belum sesuai harapan akibat pandemi COVID-19 ini.
Keempat PLBN yang dibangun tersebut, tiga lokasi diantaranya berada di wilayah Kabupaten Nunukan yakni Pulau Sebatik, Lumbis Pansiangan dan Krayan.
Sehubungan dengan keterlambatan pembangunan keempat PLBN ini, Kemenko Polhukam akan mencarikan solusinya untuk direkomendasikan nantinya.
Kemenko Polhukam kunjungi Nunukan berkaitan penanganan perbatasan
Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Hilman Hadi didampingi Wabup Nunukan H Hanafiah saat tiba di Pelabuhan Lamijung, Rabu (30/6)
